BANGKOK, RABU - Ribuan demonstran yang menguasai kantor PM Thailand terlibat bentrok dengan polisi yang berusaha mengusir mereka. Mereka berhasil memukul mundur polisi dan berjanji tinggal di situ sampai PM Samak Sundaravej mundur.
Sementara itu, polisi mengupayakan mendapat surat perintah penahanan terhadap delapan pemimpin aksi dari Aliansi Rakyat untuk Demokrasi dan perintah pengadilan untuk memaksa demonstran meninggalkan kompleks yang bernama Kantor Pemerintah itu.
Para demonstran berkemah di halaman kompleks itu sejak berhasil melompat pagar Selasa (26/8) sore.
Sejauh ini mereka tidak berusaha masuk ke gedung itu.
Sekitar 500 polisi antihuru-hara memaksa masuk, Rabu (27/8), dan terlibat bentrok sejenak dengan demonstran. Namun kemudian mereka mundur dan bersiaga di dalam gedung. Mereka juga membangun barikade untuk memisahkan dari kumpulan demonstran.
Bentrok Rabu pagi itu tidak memicu perkembangan apa-apa dan tidak menggoyahkan kekuatan demonstran. "Jika kami pergi sebelum pemerintah mundur, artinya kami kalah," kata Chamlong Srimuang, salah satu pemimpin demonstran kepada kerumunan orang di luar gedung itu.
Aliansi itu mengatakan aksi protes dan pendudukan sebuah stasiun televisi pemerintah oleh sekelompok orang Selasa malam itu merupakan upaya final untuk menggulingkan pemerintah. Pendudukan kantor pemerintahan itu menandai babak terkini krisis politik di Thailand yang dimulai sejak 2006. Saat itu para penentang Thaksin membentuk aliansi untuk memaksanya mundur atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Aksi kekerasan Selasa itu diawali subuh ketika sekitar 80 anggota aliansi bersenjata api, pisau dan tongkat golf menyerbu dan menguasai kantor Badan Penyiaran Nasional Thailand (NBT). Para demonstran menyebut NBT sebagai corong pemerintah.
