JAKARTA, RABU - Nama Sri Sultan Hamengku Buwono X ditempatkan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) sebagai tokoh yang layak menduduki kursi RI1. Dalam penilaian 8 dimensi P2D menyangkut Integritas politik, kemampuan manajerial, decisiveness (kemampuan menentukan keputusan), komitmen terhadap pluralisme, komitmen terhadap kesejahteraan, pendidikan dan pengalaman, modal sosial, dan responsiveness (kemampuan menangkap aspirasi rakyat), Sri Sultan berada di urutan teratas.
Sultan dianggap memiliki nilai rata-rata paling tinggi di antara kandidat Capres lain seperti Akbar Tandjung, SBY, Megawati, Hidayat Nurwahid, Sutiyoso, Wiranto, dan Soetrisno Bachir.
"Sultan menempati posisi tertinggi dalam dimensi presidensialitas dengan nilai rata-rata 6,20. Posisi kedua Akbar Tandjung dengan nilai 6,01, diikuti Presiden SBY dengan nilai rata-rata 6,00. Sedangkan Megawati dan calon lainnya hanya mendapatkan skor dibawah 5," ujar Rocky Gerung, peneliti Ahli P2D saat diskusi tentang kajian menilai tingkat presidensialitas Capres RI di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa (26/8).
Namun, meski disebut sangat layak memimpin Indonesia untuk periode 2009-2014, Sri Sultan masih malu-malu. Ia belum bersedia blak-blakan apakah dirinya akan maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. "Yang jelas sampai sekarang saya belum siap karena saya bukan kandidat presiden. Silahkan saja tunggu, saya deklarasikan diri atau tidak," ujarnya usai menghadiri acara diskusi yang diadakan DPP PKS bertajuk nasionalisme di tengah arus perubahan di Hotel Sahid, Jakarta.
Sultan juga membantah jika kehadirannya di acara yang diadakan DPP PKS tersebut, adalah sebagai wujud pendekatan dirinya kepada partai bernomor urut delapan itu.
Maklum, sejauh ini, Sultan menjadi salah satu tokoh yang menjadi kandidat capres, tetapi belum punya kendaraan politik untuk maju ke arena Pilpres 2009. "Tidak. Saya hanya datang untuk memenuhi undangan PKS sebagai pembicara. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan pencalonan presiden atau wakil presiden," sambung Sultan.
Dalam acara yang juga dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufik Kiemas itu, Sultan mengkritisi demokrasi Indonesia yang saat ini bersifat transaksional di mana ada dominasi modal. "Kalau tidak dihentikan, rakyat tidak akan pernah dapat manfaat dari para pemimpinnya. Dan civil society tidak akan perna terealisir," jelas Sultan di hadapan puluhan kader PKS.
Menurut Sultan, salah satu upaya untuk mengakhiri demokrasi transaksional tersebut adalah dengan membangun kembali rasa nasionalisme. Sebab, kata dia, nasionalisme akan menjadikan perbedaan sebagai sebuah kekuatan. (Had)
