Pemerintah Harus Renegosiasi Utang

Laporan Wartawan Kompas Imam Prihadiyoko

JAKARTA, RABU - Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, pemerintah perlu menegosiasi ulang dengan para kreditornya, untuk meminta pengalihan utang, baik pengalihan utang untuk penurunan angka kemiskinan maupun pemeliharaan hutan.

"Apalagi, dalam beberapa tahun kedepan, Indonesia belum bisa keluar dari defisit anggaran," ujar Zainut di Jakarta, Rabu (20/8) seusai membacakan pemandangan umum fraksinya terhadap RUU tentang APBN tahun anggaran 2009 dalam rapat paripurna DPR.

Menurut Zainut, penciptaan utang baru untuk menutup defisit anggaran negara, perlu dicarikan alternatif lainnya. Misalnya, pemerintah bisa mengembangkan obligasi syariah atau sukuk, karena infrastruktur hukumnya sudah tersedia.

"Oleh sebab itu, pinjaman berbasis syariah yang memiliki beban sangat rendah, bisa menjadi alternatif sumber pembiayaan yang produktif dibandingkan dengan surat utang negara atau privatisasi ataupun utang bilateral seperti kredit ekspor yang memiliki tenor pendek dan beban bunga cicilan yang tinggi," ujarnya.

Terkait dengan defisit anggaran ini, Zainut mengatakan, PPP meminta pemerintah untuk tidak hanya memikirkan aspek kebutuhan pembiayaan semata, tetapi juga perlu memikirkan upaya untuk menekan defisit. "Dari sisi pengeluaran, anggaran di tiap-tiap kementerian harus dioptimalkan. Sebab dari optimalisasi belanja barang, jasa dan modal pemerintah, setidaknya dapat menghemat anggaran yang cukup besar," ujarnya.