JAKARTA, MINGGU - Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengevaluasi sejumlah nama penyelenggara negara yang muncul dalam berbagai persidangan kasus tindak pidana korupsi, termasuk nama sejumlah menteri.
Oleh karena itu, Direktur Penyidikan KPK Bambang Widaryatmo, meminta agar masyarakat memberikan kesempatan kepada pihaknya untuk bekerja."Semuanya (pejabat akan dievaluasi). Nanti dibilangnya ada diskriminasi. Doain saja lah. Kita cari, kita olah, selektif lah. Evaluasi apa keterkaitannya dengan kasus itu. Mudah-mudahan ada perkembangan signifikan, sehingga bisa berkembang jadi kasus baru," ujar Bambang di sela-sela perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-63 di Gedung KPK, Minggu (17/8) siang.
Apalagi sebagai manusia, lanjutnya, para penyelenggara negara pasti akan mengelak dari sejumlah fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, KPK perlu mengumpulkan bukti cukup untuk menjerat seorang penyelenggara negara.
Dalam kesempatan sama, Bambang juga sempat mengomentari tentang pencabutan berita acara pemeriksaan sejumlah saksi dan terdakwa di pengadilan. Menurut dia, itu adalah hak mereka. Tetapi, BAP yang dicabut itu tidak akan hilang begitu saja. BAP tersebut menjadi dokumen surat yang dapat dibuka kembali sewaktu-waktu.
