HARARE, KAMIS - Presiden Zimbabwe Robert Mugabe dan pemimpin satu kelompok oposisi menyetujui syarat membentuk pemerintah baru setelah pemimpin oposisi penting menolak keras perjanjian itu.
Laporan di surat kabar corong pemerintah Herald itu tiba pada saat pemimpin oposisi penting Morgan Tsvangirai menghadapi tekanan keras untuk menandatangani perjanjian dalam pembicaraan untuk mengakhiri krisis politik di Zimbabwe.
Tsvangirai menolak menandatangani perjanjian akhir dan menuntut agar pemerintah baru dibentuk berdasar pada putaran pertama pemilihan presiden Maret, ketika ia menang atas Mugabe, lapor Herald.
Setelah ia menolak perjanjian itu, Mugabe dan Arthur Mutambara, pemimpin kelompok oposisi yang lebih kecil, menyetujui masalah yang belum diselesaikan, kata corong pemerintah tersebut.
"Dimengerti bahwa Presiden Mugabe dan Mutambara kemudian menyetujui mengenai masalah itu, yang akan meratakan jalan bagi...Mugabe untuk membentuk pemerintah baru dan bagi parlemen ketujuh untuk mulai duduk menyusul pemilihan yang diadakan awal tahun ini," katanya.
Surat kabar itu, yang mengutip sumber yang dekat dengan pembicaraan tersebut, menambahkan bahwa "Tsvangirai...akan ditampung dalam pemerintah baru itu ketika ia siap untuk menandatangani (perjanjian tersebut)".
Rabu, Mutambara mengatakan bahwa tidak ada perjanjian yang telah ditandatangani antara kampnya dan partai ZANU-PF pimpinan-Mugabe. Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki telah menengahi pembicaraan tiga hari antara para saingan itu awal pekan ini yang dihentikan untuk memberi Tsvangirai "waktu untuk mempertimbangkan".
Tsvangirai menolak membicarakan rincian pembicaraan itu, tapi mengeluarkan pernyataan Rabu yang mengatakan ia tetap "terikat untuk mencapai perjanjian yang menjujung tinggi kehendak rakyat".
Merujuk pada putaran pertama pemilihan presiden, Tsvangirai mengatakan: "Kami mengikatkan diri pada solusi yang mengakui yang rakyat ucapkan pada 29 Maret 2008". Herald mengatakan tuntutan Tsvangirai itu "dasar dari penentangan Barat pada proses pemilihan di Zimbabwe".
Tsvangirai memboikot putaran kedua pemilihan presiden 27 Juni, dengan menyebut kekerasan yang meningkat terhadap pendukungnya, dan Mugabe maju terus sebagai satu-satunya calon, yang memberi dirinya sendiri masa jabatan baru sebagai presiden. Putaran kedua pemilihan itu dikecam luas secara internasional sebagai pura-pura.
