JAKARTA, SENIN - Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Minggu malam, mengatakan, jika tiba-tiba mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri diundang Panitia Angket BBM, sangat jelas kelihatan muatan politisnya.
"Harusnya yang dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dulu. Panitia Angket mestinya fokus, dengan memanggil Presiden SBY yang mengeluarkan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2005 dan 2008 sekarang," ujarnya.
Ia mengatakan hal itu, mengomentari informasi dari Panitia Angket BBM DPR RI yang berniat mengundang Megawati terkait kenaikan harga BBM tersebut.
Bagi Tjahjo Kumolo dkk, hak Angket DPR RI itu sesungguhnya awalnya mengenai kebijakan Pemerintah SBY yang menaikkan harga BBM, lalu dinilai Dewan tidak tepat, karena beban masyarakat cukup berat, serta arahnya jauh mengenai kebijakan minyak.
"Jadi seharusnya Panitia Angket BBM DPR RI itu fokus dulu secara teknis, memanggil Direksi Pertamina dan Menteri Pertambangan (Energi dan Sumberdaya Mineral/ESDM) yang sekarang, dan juga periode sebelumnya, mulai dari Purnomo Yusgiantoro, Kuntoro, SBY, Subroto dan lain-lain untuk dimintai penjelasan seputar kebijakan pengelolaan energi minyak itu," jelasnya.
Kalau dianggap masih kurang, lanjutnya, barulah klarifikasi kepada Presiden SBY yang mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM pada tahun 2005 dan 2008 sekarang.
"Jadi sekali lagi, kalau tiba-tiba ibu Megawati Soekarnoputri yang mantan presiden itu diundang Panitia Angket, kelihatan muatan politisnya. Harusnya Presiden SBY dulu," tandas Tjahjo Kumolo.
