Kamis, 24 Mei 2012
Selamat Datang   |      |  
Kompas.com
Kamis, 24 Mei 2012 | 04:48 WIB
SBY Cari Aman
Maya Saputri | Senin, 4 Agustus 2008 | 20:04 WIB
|
Share:

DS - KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Menteri Kehutanan MS Kaban (kiri) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta.

TERKAIT:

JAKARTA, SENIN -  Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang baru akan menonaktifkan Menteri Kehutanan MS Kaban dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bapenas Paskah Suzetta setelah dinyatakan sebagai terdakwa dinilai merupakan sikap yang hanya mencari aman untuk SBY melaju pada Pemilu 2009.

Sebab, kata pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif, SBY tidak ingin terjadi friksi dengan partai lain untuk bisa melaju ke pemilihan presiden nanti. Meskipun, sebenarnya mempertahankan keduanya saat ini juga tidaklah menguntungkan, karena bisa menyebabkan pamornya makin turun.

"Dengan masih mempertahankan keduanya dalam kabinet Indonesia Bersatu bisa menyebabkan pamor SBY makin turun. Presiden seharusnya melakukan asas pembuktian terbalik atas keduanya hingga terbukti tidak bersalah," kata pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif, saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/8) malam.

Saat ini, kata dia, proses hukum kasus tersebut masih berlangsung, sehingga seharusnya kedua pejabat itu dinonaktifkan agar proses hukum terhadap keduanya berjalan lancar. Hanya saja, Yudi mengakui bahwa pembuktian dugaan korupsi yang disebut melibatkan 52 anggota Komisi IX DPR RI itu tidaklah mudah.

"Yah, saya memang pesimis, kalau ada alat bukti yang bisa mengungkap kasus tersebut," kata Yudi."Kalau SBY masih mempertahankan keduanya, hal ini tak lain implikasi mendekati Pemilu, SBY akan beraliansi dengan parpol lain dan akan sangat tidak menguntungkan bila ada friksi dengan partai lain," jelasnya.

Ia menegaskan saat ini masyarakat sudah lebih bisa menilai, bila penegakan hukum semasa pemerintahan SBY itu terkesan tebang pilih. "Bila SBY tidak bisa memutuskan penonaktifan keduanya, bisa dipastikan pertaruhan kredibilitas pemerintahan SBY," tegasnya.