JAKARTA, SELASA - Kepala Polri Jenderal Pol Sutanto mengatakan, kedudukan Polri sangat tergantung pada keputusan politik pemerintah, DPR dan masyarakat apakah di bawah departemen atau langsung di bawah presiden. "Kita kan punya sifat tugas masing-masing.
Silahkan tanya pada masyarakat, yang menilai mereka. Kalau polisi terserah pada pengambil kebijakan politik," katanya, usai Rakor Polhukam membahas RUU Keamanan Nasional di Jakarta, Selasa.
Kapolri mengemukakan, pemerintah, parlemen dan masyarakat tentu memiliki pandangan dan penilaian yang mendasar tentang perlu tidaknya Polri di bawah departemen atau tidak. "Ya tentu mereka yang di legislatif sudah melihat kepentingannya secara lebih luas lagi tinjauannya," tuturnya.
Terkait RUU Kamnas dari Lemhannas, Sutanto mengatakan, itu merupakan konsep yang diperlukan oleh semua komandan termasuk instansi pemerintah. "Ini keterpaduan semua, bagaimana kita semua memahami sesuai dengan fungsi masing-masing. Karena ancaman itu kan macam-macam, ada yang militer dan nonmiliter, bisa juga kriminal yang berasal dari masalah sosial," jelasnya.
Sutanto mengatakan konsep RUU Kamnas yang dibuat Lemhannas sudah bagus dan harus bisa diwujudkan. "Ya harapannya mudah-mudahan dengan keluarnya konsep ini bisa makin tertata. Apa peran masing-masing pihak," ucapnya, menambahkan.
Kapolri menampik jika RUU Kamnas yang disiapkan Lemhannas merupakan bentuk kompromi atas pro-kontra selama ini tentang hubungan TNI-Polri dan kedudukan Polri. "Bukan kompromi. Ini kan sebenarnya sudah kita lakukan. Ini tinggal abstraksi dari apa yang sudah kita lakukan, nanti diwujudkan menjadi konsep apa nantinya," ujarnya.
Sutanto meminta agar semua kembali melihat sejarah mengapa Polri dan TNI dipisah setelah reformasi. Tentunya, lanjutnya, itu ada alasannya. "Silakan tanya ke beliau-beliaunya. Kalau polisi hanya melaksanakan keputusan politik saja," katanya menegaskan.
