JAKARTA, SENIN - Mantan Ketua MPR Amien Rais mengaku telah bertemu dengan pembawa data tentang skandal perminyakan yang membuat Indonesia. seolah luluh lantah ketika kenaikan harga minyak mentah dunia meroket hingga 140 dollar AS per barel. Namun sayangnya, pembawa data ini enggan bersaksi karena takut tak selamat dari bidikan para mafia perminyakan di Indonesia.
"Data-datanya ini gawat, bisa lari ke sana-kemari membuka mafia minyak. Tapi orang-orang yang bersaksi takut tidak selamat," kata Amien Rais saat menghadiri deklrasi Komite Penyelamat Kekayaan Negara di gedung DPD, Jakarta, Senin (28/7).
Menurut Amien, kesaksian para pembawa data diperlukan karena dokumen-dokumen yang ditemukan tidak banyak berpengaruh besar bila dibawa pada Tim Pansus hak angket DPR RI. "Data apapun kalau berupa dokumen, tidak ada fungsi. Karena itu, harus ada saksi agar berkekuatan hukum," ujar Amien dengan bersemangat.
Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, kesaksian juga dibutuhkan karena ada indikasi Tim Pansus angket BBM tengah tersereng diare atau masuk angin. "Gejala seperti ini sudah terlihat," katanya seraya menegaskan, bila hal ini terus berlanjut maka pembeberan mafia perminyakan di Indonesia akan tertutup sama sekali.
"Kalau yang satu ini lewat, saya tidak melihat ada suatu harapan bahwa kekayaan negara kita bisa diproteksi secara bersama-sama," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Amien Rais bersama mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, budayawan WS Rendra, Adhie Massardi dan sejumlah anggota DPR mendeklarasikan Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPK-N) di gedung GBHN, Komplek DPR RI, Jakarta, Senin (28/7).
KPK-N sendiri menurut rencana akan mendalami permasalahan minyak mentah di Indonesia yang dibahas pansus hak angket DPR RI. Tidak tanggung-tanggung, posko pengawalan hak angket ini akan berdiri di sudut Gedung DPR-MPR, dan kemudian memberikan masukan kepada Pansus DPR RI.
Masih dalam kesempatan yang sama, anggota DPR dari Fraksi PAN Drajat Wibowo berharap kerja pansus hak angket BBM dibatasi waktu. Pasalnya, pembeberan masalah perminyakan akan membuka sejauh mana kondisi perminyakan di Tanah Air.
"Kalau dibatasi waktu, hak angket BBM ini menunjukkan ada agenda politik tertentu. Dan kalau tidak dibatasi waktu, anggota DPR selanjutnya bisa melanjutkan masalah ini," tandasnya.
Pengamat ekonomi ini menambahkan, menurut rencana PAN bakal menunjuk seseorang yang akan masuk pada tim kerja pansus hak angket BBM. "Pak Amien Rais akan memberikan pengarahan untuk ini. Saya berharap di partai lain agar imamnya memonitor langsung juga," katanya. (Persda Network/ade)
