SKCK Caleg DPR Cukup dari Polres

JAKARTA, JUMAT - Syarat surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) bagi calon legislatif (caleg) DPR-RI sebelumnya diharuskan dari Mabes Polri. Namun setelah mendapat protes keras dari berbagai parpol karena dinilai memberatkan calon legeslatif, akhirnya diturunkan. Mabes Polri dan KPU sepakat SKCK bagi calon legislatif cukup dari Polres tempat domisili.

"Kita sudah bertemu dan berkoordinasi dengan KPU. Kita sepakat, SKCK bagi calon anggota DPR cukup dari Polres. Tidak perlu sampai ke Baintelkam Mabes Polri," ungkap Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Abubakar Nataprawira, Jumat (25/7).

Menurut keterangan Abubakar, polisi tidak punya kewenangan menentukan apakah seseorang itu berhak menjadi caleg atau tidak. Kewajiban polisi hanya mengeluarkan catatan. Jadi bila yang bersangkutan pernah melakukan pelanggaran lalu lintas atau tindak pidana, ditulis apa adanya dalam SKCK. Nanti yang menentukan seseorang itu layak jadi caleg atau tidak adalah KPU.

"Jadi kami tidak menentukan apakah seseorang itu layak jadi caleg atau tidak. Kita hanya mengeluarkan catatan kepolisian apa adanya. Kalau yang bersangkutan misalnya pernah kena tilang atau melakukan tindakan lainnya dan telah tercatat di kepolisian, ya kita sebutkan dalam SKCK itu apa adanya. Nanti KPU yang menentukan layak tidaknya," katanya.

Menurut keterangan Abubakar, keputusan KPU mengharuskan SKCK itu dikeluarkan oleh Mabes Polri, sebenarnya hanya karena ingin mendapatkan gambaran yang jelas dari kepolisian tentang caleg yang diajukan oleh partai. Sebab yang mempunyai catatan lebih lengkap tentang warga adalah Mabes Polri. Sementara Polres, itu hanya mencatat peristiwa yang dilakukan atau terjadi di wilayahnya saja.

"Tapi kan banyak parpol keberatan. Biayanya terlalu mahal bagi caleg yang berasal dari luar Jawa. Contohnya caleg yang dari Papua, kalau harus mendapatkan SKCK dari Mabes Polri, berapa duit yang harus mereka keluarkan. Itu baru untuk mengurus SKCK. Maka kemarin kita mengadakan pertemuan dengan KPU untuk membicarakannya dan kemudian disepakati, SKCK cukup dari Polres," jelasnya.

Ketentuan SKCK ini sudah dua kali berubah. Pertama KPU menetapkan semua caleg DPR-RI harus menyerahkan SKCK yang dikeluarkan oleh Mabes Polri. DPRD Provinsi dari Polda dan DPRD Kabupaten-Kota cukup yang mengeluarkan dari Polres.

Keputusan KPU itu setelah diprotes banyak pihak, kemudian diturunkan. Yang berkewajiban mendapat SKCK dari Mabes Polri hanya caleg DPR-RI yang tinggal di DKI Jakarta. Sementara yang dari daerah, cukup dari Polda setempat.

Namun keputusan itu masih dinilai memberatkan caleg. Alasannya, banyak daerah, terutama di luar Jawa, yang aksesnya ke ibu kota provinsi cukup jauh dan memakan biaya tinggi. Keputusan perubahan ini masih menuai protes. KPU dan Mabes Polri kemudian sepakat lagi untuk menurunkan cukup SKCK dari Polres bagi caleg DPR-RI. (Persda Network/Sugiyarto)