JAKARTA, RABU - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution berharap pemerintah mampu menciptakan pemerintahan yang akuntabel, responsif, efisien, dan efektif. Untuk mencapai suatu tata kelola dana publik yang baik dibutuhkan sistem yang mampu menunjang pelaksanaan tata pemerintah yang dapat diandalkan.
Hal tersebut disampaikan Anwar dalam acara public sector conference di Jakarta, Rabu (23/7). Acara yang berlangsung pada 23-24 Juli ini bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia dan CPA Australia.
Menurut Anwar, untuk menunjang good governace perlu sistem akutansi sektor publik yang dilandasi dari Undang-Undang Keuangan Negara. "Undang-Undang Keuangan Negara itu antara lain UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Keuangan Negara," ujar Anwar.
Sementara itu, dalam acara itu, Menkeu Sri Mulayni mengatakan, perkembangan internasional juga turut memengaruhi dinamika sistem akutansi sektor publik di Indonesia. Ia menyebutkan, konferensi ini menjadi ajang berbagi pengetahuan pengalaman dan best practise mengenai perkembangan akutansi sektor publik di Indonesia dan dunia internasional sebagai upaya menjawab berbagai tantangan yang muncul dalam implementasi akutansi sektor publik.
"Saya harap konferensi ini memberi kontribusi terhadap penentuan kebijakan akuntabilitas dan transparasi sektor publik di Indonesia," kata Menkeu. (C10-08)
