Sekolah-sekolah Swasta Mulai Bangkrut

MALANG, KAMIS- Sekolah-sekolah swasta di Kota Malang tahun 2008 ini mulai merugi. Satu persatu guru tidak tetap mulai diberhentikan, dan jika itu belum cukup maka sekolah tersebut akhirnya ditutup.

Demikian dituturkan sekitar 70 guru swasta dan elemen pendidikan di Kota Malang, Kamis (17/7), di hadapan DPRD Kota Malang. Mereka sengaja datang ke DPRD untuk mengadukan ketidakadilan pendidikan yang dirasakan oleh sekolah-sekolah swasta di Kota Malang.

Rombongan guru tersebut menamakan dirinya Aliansi Peduli Pendidikan (APP) Kota Malang. Mereka terdiri dari elemen Forum Komunikasi Sekolah Swasta (FKSS), Musyawarah Bersama Perguruan Swasta (MBPS), Komite Sekolah Swasta, Yayasan Sekolah, PGRI, dan Education Corruption Watch (ECWA), FOKUS Guru, dan PGTTI.

"Kami datang ke sini untuk mengadukan bahwa model penerimaan siswa baru (PSB) di sekolah negeri yang dibuat Dinas Pendidikan Kota Malang yang tidak membatasi jumlah murid yang mendaftar, telah membinasakan sekolah-sekolah swasta tempat kami bernaung. Ini karena kebijakan dinas mengatakan PSB di sekolah negeri yang tidak terbatas atau unlimited. Sekolah dilarang menolak siswa," tutur Koordinator APP John Nadha Firmana.

Menurut Jhon, dengan larangan menolak siswa dari Dinas Pendidikan itu, maka sekolah-sekolah negeri akhirnya menerima siswa meski melebihi daya tampungnya. 

"Akibatnya, lihat saja semua SMKN di Kota Malang saat ini mengalami over siswa baru. Akhirnya mereka semuanya memberlakukan sekolah pagi dan sore. Di zaman modern seperti ini, apa masih layak ada sekolah pagi dan sore karena ruang kelas yang tidak tersedia?" tutur Kepala SMK Pradnya Paramita tersebut.

Sistem penerimaan siswa baru (PSB) di sekolah-sekolah negeri tahun 2008 ini menurut Jhon terdiri dari berbagai jenis mulai dari PSB pramandiri, PSB mandiri I, PSB online, PSB Mandiri II, PSB online tahap II. "Bahkan PSB pra mandiri itu membuka peluang bagi siswa yang ingin mendaftar meskipun belum ada kelulusan," ujar Jhon.

Akibat pagu PSB bagi sekolah negeri yang tidak terbatas, maka Jhon mengatakan setidaknya dari 36 sekolah swasta di Kota Malang sekitar 40 persen terancam gulung tikar.

"Bahkan telah ada satu sekolah yaitu SMA Maarif yang tutup gara-gara tidak ada murid yang mendaftar. Ini bagaimana? Selama ini kalau tingkat ketidaklulusan tinggi seperti tahun ini, sekolah swasta seperti kami ini yang disalahkan. Akan tetapi dalam pembinaan, kami tidak pernah merasa dibina sama sekali oleh pemerintah. Nasib kami ini lebih parah dari anak tiri. Kami tidak diakui anak oleh pemerintah, namun ketika tingkat ketidaklulusan tinggi kami ikut disalahkan," ujar Jhon.

Padahal daripada mendirikan sekolah baru seperti sekolah standar nasional (SSN), sekolah bertaraf internasional (SBI), Jhon mengatakan lebih baik membina sekolah swasta untuk distandarkan sesuai diinginkan pemerintah.

Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Malang, Rahmad Basuki menambahkan bahwa dengan kondisi tersebut maka guru-guru di sekolah swasta tersebut terancam kehilangan pekerjaannya. "Bahkan SMK Salahudin sudah mulai memecat tiga orang gurunya karena jumlah siswa yang sedikit, jam mengajar menjadi pendek, sehingga tidak dibutuhkan banyak pengajar," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, puluhan guru-guru tersebut juga meminta agar Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, M.Shofwan diganti, karena ia sudah belasan tahun menjadi kepala dinas pendidikan di Kota Malang.