JAKARTA, SELASA - Kesimpulan laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI-Timor Leste yang diserahkan hari ini menyatakan, kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada kasus itu adalah tanggung jawab militer Indonesia. Maka, laporan tersebut menafikan anggapan pihak elite militer Indonesia tentang keterlibatan mereka. Demikian dikatakan Usman Hamid dari Kontras dalam jumpa pers bersama beberapa LSM, seperti HRWG, Kontras, Imparsial, Elsam di Kantor Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta, Selasa, (15/7).
"Komisi ini telah menemukan militer Indonesia sebagai institusi yang bertanggung jawab, tapi kegagalannya komisi ini tidak menyebut individu yang terlibat, padahal jelas-jelas disebut di dokumen sebelumnya," ujar Usman.
Ia juga menuturkan, kegagalan lain dari KKP, yakni mandat yang menempatkan prioritas rehabilitasi pada beberapa nama pelaku di atas keadilan dan kompensasi terhadap korban. "Kalau yang bertanggung jawab itu institusi, maka bisa dirunut siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam proses hukum selanjutnya," kata Usman.
Kesimpulan KKP bahwa institusi militer yang bertanggung jawab, menurut Rafendi Djamin dari HRWG, tidak bisa dibiarkan begitu saja. "Tentunya militer Indonesia, terutama TNI dan Polri, juga tidak mau citra buruk terus melekat. Maka, diperlukan proses hukum selanjutnya untuk menemukan individu di balik institusi," kata Rafendi.
Rafendi menegaskan, mekanisme hukum secepatnya untuk menunjuk tanggung jawab individu terhadap kejahatan kemanusiaan yang terjadi. "Tanggung jawab individu adalah prinsip fundamental dari hukum pidana internasional dan aspek esensi dari perdamaian," ujarnya.
