DENPASAR, SELASA - Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI-Timor Leste akan menyerahkan hasil temuannya kepada kedua pemerintahan, yakni Indonesia dan Timor Leste di Bali, Selasa (15/7).
Hasil temuan berdasar kajian sejak 2005 itu akan diserahkan oleh Ketua KKP Indonesia Benjamin Mangkoedilaga dan Ketua KKP Timor Leste Dino Babo Soares kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Timor Leste Ramos Horta. Seusai menerima laporan setebal 300 halaman itu, masing-masing kepala negara dijadwalkan memberikan pernyataan terkait laporan KKP tersebut.
Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal mengatakan, saat pertemuan di Bali itu, Presiden dijadwalkan melakukan pembicaraan dengan Presiden Ramos Horta serta Perdana Menteri Xanana Gusmao. Kepala Negara juga dijadwalkan bertemu dengan 14 komisioner KKP yang dilanjutkan dengan penyerahan laporan KKP.
"Setelah menerima laporan KKP, baik Indonesia maupun Timor Leste akan menandatangani pernyataan bersama. Yang menandatangani yaitu Presiden Yudhoyono, Presiden Ramos Horta, dan Perdana Menteri Xanana," ujar Dino.
Surat kabar Australia, Sydney Morning Herald, telah mengutip laporan KKP setebal 300 halaman itu. Harian itu menyebutkan TNI, kepolisian, dan pemerintah Timor Timur mendanai, mempersenjatai, dan mengoordinasikan milisi antikemerdekaan yang melakukan kejahatan melawan kemanusiaan.
Laporan KKP yang dikutip harian itu menyebutkan, TNI, kepolisian, dan pejabat Pemda Timor Timur saat itu terlibat dalam setiap tahap aktivitas yang berakibat pelanggaran HAM berat, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, penangkapan ilegal, dan pemaksaan deportasi.
Laporan KKP itu juga menemukan bahwa milisi prokemerdekaan melakukan kekerasan saat referendum digelar. Namun, bukti-bukti mengindikasikan bahwa milisi pro-Indonesia adalah pelaku utama dan langsung atas pelanggaran HAM berat di Timor Timur.
