BANDUNG, KAMIS - Kebijakan sekolah gratis yang dijalankan Pemerintah Kota Bandung dinilai lebih mengedepankan kuantitas ketimbang kualitas. Dengan nilai subsidi terbatas, sekolah mengalami dilema dalam menggenjot mutu. Mengingat, tidak dibenarkan adanya pungutan.
Demikian pokok kesimpulan dari serangkaian penelusuran sekolah gratis di Kota Bandung yang dilakukan Gerakan Mahasiswa Pendidikan Nasional (Gema Pena) Komisariat Universitas Pendidikan Indonesia sepekan terakhir. Mereka ini melakukan penelusuran menggunakan sampel di 73 (dari total 325) sekolah gratis di Kota Bandung.
Andi Sebastian, anggota Gema Pena Komisariat UPI , mengungkapkan, anggaran yang diturunkan ke sekolah-sekolah gratis terhitung sangat minim. Tingkat sekolah dasar misalnya, hanya mendapat plafon subsidi Rp 200 ribu per siswa per tahun melalui dana Bawaku (bantuan walikota). Lebih kecil dari dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp 220 ribu per tahun.
"Karena program sekolah gratis, anggaran yang diterima sekolah dasar lebih kecil dari tahun sebelumnya. Setidaknya, kehilangan tambahan 36 juta per tahun. Di lain pihak, dana Bawaku itu ternyata seringkali terlambat turun. Bisa 10 bulan bahkan. Tidak sedikit sekolah yang terpaksa mencari-cari dana talangan dari sana-sini," tuturnya, Kamis (10/7). Contohnya, di SDN Cirateun Kulon I dan II, dana bantuan operasional turun menjadi Rp 120 juta dari sebelumnya Rp 144 juta.
"Terpaksa, ya dicukup-cukupi saja. Kebutuhan operasional dan APBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) itu terpaksa disusunnya berdasarkan besaran dana ini. Bukan sebaliknya," kata Asep Saepudin, guru yang bertugas piket di sekolah berbatasan dengan Kabupaten Bandung ini. Total rombongan belajar di SDN percontohan bangunan tahan gempa ini 289 orang. Sekolah ini masih menerima sumbangan sukarela sebagai trik mendapat dana tambahan.
Meski subsidi anggarannya itu terbatas, namun sekolah dilarang memungut biaya tambahan secara paksa kepada orangtua siswa. Inilah dilematisnya. "Semestinya, kalau mau adil, bantuan itu lebih baik diarahkan ke siswa-siswa yang betul-betul tidak mampu. Mereka didata secara cermat sehingga mendapat bantuan dari berbagai komponen. Tidak hanya biaya sekolah," ucapnya. Dengan kondisi anggaran terbatas, ia khawatir, sekolah akan kian sulit mengejar mutu atau kualitas.
Gratis tidak cukup
Pelaksana Tugas SMAN 27 Kota Bandung, Teddy Hidayat membenarkan, dalam serangkaian pengalaman, diketahui bahwa penggratisan biaya sekolah semata tidak cukup mendorong angka partisipasi siswa. "Yang jadi masalah biaya transportasi. Seringkali itu mereka tidak masuk gara-gara masalah ini," ucapnya. Siswa dari sekolah negeri gratis di Bandung ini rata-rata berasal dari wilayah Cidadap, misal Punclut, yang butuh transpor.
Ia mengungkapkan, plafon bantuan senilai Rp 1,25 juta per siswa per tahun yang diberikan ke SMAN 27 terhitung sangat minim. "Idealnya, unit cost (biaya) di SMA itu Rp 2,5 juta per tahun. Jadi dilematis memang. Tapi, ya harus dicukup-cukupin," katanya. Total dana APBS di sekolah yang terletak di Jalan Cihampelas ini Rp 500 juta. Tahun ini, SMAN 27 Kota Bandung menerima 140 siswa baru. Pelamarnya mencapai 252 orang.
Leni Marlina (55), salah seorang orangtua siswa, awalnya mengaku khawatir jika label sekolah gratis ini erat kaitannya dengan buruknya mutu. Tapi, lebih baik daripada swasta. "Lagian, rumah dekat kok," katanya. Di tingkat SMA, ada 29 sekolah swasta yang ikut kena program sekolah gratis ini. Dana dianggarkan untuk menggulirkan program sekolah gratis di 325 sekolah ini sebesar Rp 22,6 miliar.
