BANGKOK, JUMAT - Mahkamah Agung Thailand menolak permintaan izin mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra untuk meninggalkan negara itu.
Larangan ini mungkin terkait rencana Thaksin dan istrinya Pojaman yang harus menghadap pengadilan Selasa (8/7) terkait kasus penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan dalam pembelian perusahaan real estate saat ia berkuasa. Masih ada beberapa tuduhan korupsi yang ditimpakan kepada Thaksin sejak digulingkan pada 2006.
"Pengadilan menganggap permintaannya pergi ke luar negeri kali ini tidak bisa dibenarkan," kata Rakkiat Pattanaphong, sekjen Mahkaman Agung kepada Associated Press, Jumat (4/7). Bulan lalu, pengacara Thaksin mengatakan kliennya ingin pergi ke China, Jepang dan Inggris tempat ia punya usaha properti dan klub sepakbola, Manchester City.
Pekan depan Thaksin dan Pojaman akan mendengarkan dakwaan penyalahgunaan jabatan dan konflik kepentingan saat membeli sebidang tanah di pusat Bangkok dari sebuah badan pemerintah pada 2003.
UU antikorupsi Thailand melarang perdana menteri dan istrinya berbisnis dengan badan pemerintah. Namun ada pertentangan soal dasar hukum yang harus digunakan dalam kasus ini. Alasannya, badan pemerintah itu secara teknis tidak berada dalam koordinasi perdana menteri. Baik Thaksin dan Pojaman mengaku tidak bersalah.
Thaksin kembali dari pengasingan Februari lalu dan berjanji membersihkan namanya, setelah musuh-musuhnya menuduhnya melakukan korupsi dan menghancurkan demokrasi Thailand. Kekuatan politik yang dibentuk oleh pendukung Thaksin dan menang dalam pemilu Desember, telah melapangkan jalan bagi kepulangannya.
