JAKARTA, KAMIS - Ketua Badan Pemenang Pemilu Partai Golkar yang juga Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta membantah adanya peremajaan di tubuh DPD-DPD Partai Golkar yang dinilai gagal dalam Pilkada. Peremajaan dilakukan bila organisasi Golkar terancam loyo dalam menjalankan roda organisasi.
"Peremajaan DPD itu ada mekanismenya melalui musyawarah daerah. Kalau membahayakan organisasi baru ada musyawarah daerah luar biasa. Dan sekarang kita tidak melihat itu," kata Andi Mattalatta usai mengikuti pengangkatan sumpah Muhammad Alim S.H. M.Hum, selaku Hakim Konstitusi oleh Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta, Kamis (26/6).
Menurut Andi, perjamuan Rapat Koordinasi Nasional Badan Pemenangan Pemilu (Rakornas Bappilu) yang digelar pada 29-31 Juni 2008 mendatang bukan untuk membongkar pasang 'kabinet DPD Golkar' di Tanah Air yang dianggap loyo.
"Itu pertemuan Bappilu untuk penyusunan program kerja dalam pemenangan pemilu 2009," ujarnya.
Menyangkut kekalahan Partai Golkar di sejumlah provinsi di Indonesia, Andi dengan enteng menjawab bahwa kekalahan Partai Golkar itu merupakan hal sepele di tubuh partai berlambang pohon Beringin. Golkar bahkan dianggap pernah tak tampil digdaya dalam Pilpres 2004 lalu.
"Golkar kalah sudah lama. Pilpres kita kalah 1999 waktu menjagokan Habibie. Setelah itu, kita kalah mengangkat Akbar maju menjadi Wapres bersaing dengan Hamzah Haz. Dan saat mengusung Megawati kita juga kalah. Jadi kecil ini," ungkapnya.
Andi menjelaskan, saat ini Partai Golkar sendiri meraup kemenangan 42 persen pada pilkada di tingkat kabupaten dan kota. Sementara untuk tingkat provinsi, Partai Golkar baru memperoleh tujuh kemenangan.
"Kita memang lebih banyak di kabupaten," terangnya seraya menegaskan, Partai Golkar akan terus menjalankan mekanisme partai dalam Pilkada.
"Kita tetap mencari figur yang layak dibeli rakyat, dan kedua mesin partai harus jalan," tandasnya.
Ketika disinggung tentang banyaknya petinggi-petinggi DPD Partai Golkar yang maju, dan kemudian ambruk dalam putaran Pilkada, Andi menjelaskan bahwa ada kontrak politik mengenai hal ini.
"Dulu zaman Pak Akbar ada surat supaya Ketua DPD diprioritaskan untuk menjadi bupati, dan itu yang dipegang semua. Akhirnya kita susah juga," katanya. (Persda Network/ade)
