Bukan Salah Demokrasi jika Rakyat Masih Miskin

Jakarta, Kompas - Demokratisasi selama satu dekade terakhir di Indonesia telah membawa perubahan positif dalam hak berekspresi, hak berkumpul, hak berorganisasi, dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, demokratisasi yang dilakukan juga membawa kecenderungan peningkatan kemiskinan, bertambahnya jumlah penganggur, dan semakin lebarnya kesenjangan sosial.

Hal itu diungkapkan mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Abdul Hakim Garuda Nusantara pada Forum Eksekutif Internasional, Demokrasi dan HAM: Pengalaman Afrika Selatan di The Habibie Center, Jakarta, Senin (23/6).

Menurut dia, kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial merupakan pelanggaran terhadap hak memperoleh pekerjaan, hak memperoleh pangan, hak atas jaminan keamanan sosial, serta hak atas kesehatan.

Demokratisasi juga belum mampu membebaskan masyarakat dari aksi-aksi kekerasan, termasuk yang dilakukan oleh polisi dan militer, serta melindungi berbagai kelompok minoritas yang ada. Peraturan perundang-undangan dan aparat negara masih lemah dalam melindungi warga negara dari intimidasi, tekanan, dan berbagai bentuk kekerasan lain.

”Demokratisasi yang dilakukan hanya membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati hak politiknya. Namun, demokrasi belum mampu melindungi masyarakat dari tindak kekerasan dan membawa kesejahteraan rakyat,” katanya.

Meskipun demikian, ujar Abdul Hakim, masih adanya kemiskinan bukan karena kesalahan demokrasi. Kondisi itu terjadi akibat kesalahan sistem demokrasi yang digunakan dan pembagian atau distribusi sumber daya ekonomi yang tidak merata di masyarakat.

Menteri Kepresidenan Afrika Selatan Essop Goolam Pahad mengatakan, proses demokratisasi di Afrika Selatan juga membawa pada kebebasan politik, namun belum mampu membawa kebebasan dari kemiskinan bagi sebagian besar rakyatnya. Masyarakat miskin lebih tertarik membahas persoalan pangan dibandingkan berbicara tentang demokrasi.

Ketidakpedulian rakyat miskin terhadap demokrasi dapat dihilangkan jika sebagian besar rakyat mampu menekan egoisme pribadi dan lebih mengutamakan terciptanya kemerdekaan, kebebasan, serta demokrasi secara berkelanjutan bagi kepentingan bersama. Kondisi ini juga dapat dihilangkan jika ada aturan dan kebijakan pemerintah yang memihak kepada kelompok miskin serta adanya upaya keras untuk mengurangi kemiskinan.

”Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat miskin, mereka tetap memerlukan dukungan politik. Karena itu, pelaksanaan demokrasi tidak dapat menunggu hingga terciptanya kesejahteraan rakyat,” ujar Essop.

Dari sejumlah kasus, hanya sedikit kelompok masyarakat miskin yang menolak demokratisasi. Hal ini karena, jika mengorbankan kemerdekaan dan kebebasan demi mengejar pangan semata, biasanya mereka akan kehilangan pangan serta kemerdekaan dan kebebasan yang dimiliki.

”Nilai-nilai demokrasi yang sangat memedulikan nilai-nilai kemanusiaan mendorong hadirnya insentif politik serta perlindungan bagi rakyat miskin,” katanya. (MZW)