Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Muchdi PR Dikorbankan Pemerintah

Kompas.com - 19/06/2008, 20:56 WIB

JAKARTA, KAMIS - Teman dekat mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi PR, Fadli Zon, dalam perbincangan khusus dengan Persda Network, Kamis (19/6), mengatakan rencana penetapan Muchdi sebagai tersangka dalam kasus Munir tak lain sebagai grand design pengalihan isu kenaikan harga BBM. Fadli juga menuding, ini bagian dari skenario pencitraan Presiden SBY jelang pertarungan Pilpres 2009.

"Yang saya lihat, isu ini memang sengaja diembus oleh pemerintahan SBY. Untuk mengalihkan isu BBM, menaikkan popularitas dia (SBY), popularitas polisi dan sangat kental pula adanya tekanan dari LSM-LSM yang sebetulnya perpanjangan tangan dari imperialis barat. Lihat saja, hari ini dikeluarkan isu seperti ini, besok akan ada isu heboh yang lain," kata Fadli Zon.

Sekedar diketahui, Muchdi PR, kini tercatat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Muchdi sebagai Wakil Ketua Umum I dan Fadli Zon adalah Wakil Ketua Umum Gerindra II. Fadli Zon kemudian mengungkapkan ketidakyakinannya, kasus ini akan diikuti dengan bukti yang otentik.

"Dalam kasus Munir ini kan lebih banyak terungkap skenario dan dugaan saja dari pada bukti. Keganjilan lain, selama pengungkapannya, selama 4 tahun ini selalu naik turun yang mengesankan sebagai kasus barang dagangan saja. Barang dagangan bagi LSM untuk mendapatkan dana dari luar negeri dan bagi pemerintah untuk menaikan pemerintah agar dianggap menegakkan ham. Yang saya lihat Muchdi PR dikorbankan Presiden SBY," cetus Fadli Zon.

"Kalau kita lihat, kenapa dalam kasus Munir ini haru ada Keppres. Sementara kasus kejahatan HAM yang lain hanya SKB saja. Ini kan aneh. Saya mendengar ini kasus Munir ini memang untuk target untuk diangkat disaat popularitas pemerintah sekarang ini melemah," tegasnya lagi.

Fadli meyakini, nuansa politis pengungkapan kasus Munir sangat kental sekali. Unsur-unsur penegakan hukumnya, sangatlah kecil. "Muchdi PR dikorbankan dalam kasus ini. Sebagai kawan, saya melihat Muchdi PR sebagai seorang patriot yang selama puluhan tahun mengabdi bagi bangsa dan negara. Beliau adalah orang yang sangat disegani di kalangan tentara dan sempat menjabat Pangdam, Danjen Kopassus dan dikenal berani melawan musuh-musuh negara," tegas Fadli Zon.

"Ironis sekali. Orang yang berjasa kepada negara, diposisikan seperti sekarang ini. Sementara mereka-mereka, para penghianat negara seakan mendapat tempat di republik ini," sesalnya. (Persda Network/yat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com