Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suciwati: Tangkap Muchdi PR

Kompas.com - 19/06/2008, 20:19 WIB

JAKARTA, KAMIS - Istri almarhum Munir, Suciwati agak geregetan juga dengan sikap Polri yang terlalu lama, terkesan berlarut-larut untuk bisa menyatakan secara resmi, siapa tersangka lain, pembunuh suaminya. Suciwati, dalam perbindangan khusus dengan Persda Network, Kamis (19/6), memprediksi, kemungkinan Mabes Polri sedang mengukur 'kekuatan' siapa yang akan resmi dijadikan tersangka baru dalam kasus kematian suaminya ini.

"Bagi saya jelas, Muchdi PR layak dijadikan tersangka. Bukti-bukti di persidangan pun sudah  jelas. Ada 41 kali pertemuan dengan Pollycarpus dan ada saksi (orang BIN) yang melihat Pollycarpus berkali-kali menemui Muchdi PR. Ada percakapan telepon juga. Jadi, tunggu apa lagi? Tangkap Muchdi PR," tegas Suciwati.

Sebelumnya, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) secara tegas juga sudah mendesak agar pihak penyidik Mabes Polri segera menahan Muchdi PR sebagai tersangka lain dalam mengungkap misteri pembunuhan Munir.

"Guna menghindari kemungkinan terjadinyan kejahatan lain yang timbul atas bukti baru bagi Muchdi PR, penyidik diharapkan melakukan penahanan," kata Sekretaris KASUM yang juga Koordinator Kontras, Usman Hamid dalam jumpa pers di kantor Kontras awal tahun lalu.

"Keterangan yang diungkap Budi Santoso dapat memperkuat fakta sidang sebelumnya, di mana hubungan Polly dan Muchdi juga teridentifikasi melalui hubungan telepon. Kita menilai sebaiknya keterangan tersebut mendorong pihak penyidik menjadikan Muchdi sebagai tersangka," jelas Usman Hamid.

Suciwati kemudian menambahkan, sejak awal sebenarnya apa yang menjadi kesaksian Budi Santoso berkorelasi dengan fakta yang ditemukan oleh Tim Pencari Fakta (TPF) tahun 2005. Namun temuan TPF selalu dibantah oleh Muchdi PR dan BIN.

"Keterangan itu menunjukkan hubungan sangat dekat. Ada uang kemudian transaksi. Ini benang merahnya. Kalau Polisi dan pemerintah berani untuk mengungkapnya. Segera menyidik kemudian menangkap Muchdi," ujar Suciwati. (Persda Network/yat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com