Rabu, 3 September 2014

News / Bisnis & Keuangan

Kriteria RTS BLT Diubah Mulai Juli 2008

Selasa, 17 Juni 2008 | 09:14 WIB

JAKARTA,SELASA - Mulai Juli 2008, pemerintah akan menentukan kriteria baru bagi masyarakat miskin penerima dana bantuan langsung tunai atau BLT. Itu dimungkinkan karena Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik akan mengkaji 14 kriteria penerima BLT yang dipakai saat ini. "Kriteria itu sudah seharusnya diubah karena sudah 10 tahun tidak diperbarui,”"ujar Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta di Jakarta, Senin (16/6), dalam rapat kerja dengan Panitia Ad Hoc IV Dewan Perwakilan Daerah.

Deputi Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Bappenas Prasetijono Widjojo menegaskan, kriteria baru akan diterapkan mulai September 2008. Saat itu, Bappenas dan BPS akan memperbarui data penerima BLT. "Jadi, hasilnya akan diterapkan pada penyaluran BLT tahun 2009," ujarnya.

Selama ini, kriteria rumah tangga sasaran (RTS) BLT yang digunakan terdiri atas 14 jenis. Pertama, luas lantai tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang. Kedua, jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murahan. Ketiga, jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, atau tembok tanpa diplester. Keempat, tidak ada fasilitas buang air besar.

Kelima, sumber penerangan tidak menggunakan listrik. Keenam, sumber air minum dari sumur atau mata air tidak terlindungi, sungai, atau air hujan. Ketujuh, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, atau minyak tanah. Kedelapan, hanya mengonsumsi daging, susu, atau ayam satu kali dalam seminggu.

Kesembilan, hanya mampu membeli satu pasang pakaian baru dalam setahun. Kesepuluh, hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari. Kesebelas, tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.

Kedua belas, sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 hektar, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per tahun. Ketiga belas, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah, tidak tamat sekolah dasar (SD), atau hanya SD. Keempat belas, tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000.

Dua kali pelaksanaan

Ke-14 kriteria ini digunakan dalam dua kali pelaksanaan program BLT. Penerapan pertama digunakan dalam penyaluran BLT tahun 2005 dan 2006. Kemudian, kriteria ini juga digunakan pada penyaluran BLT tahun 2008.

Anggota Komisi XI DPR, Dradjad H Wibowo, mengatakan, beberapa kriteria itu tidak konsisten dengan kondisi kemiskinan yang ada saat ini. Sebagai contoh, orang yang telah memiliki listrik, bukan berarti memiliki kemampuan ekonomi yang layak. "Selain itu, batas penghasilan Rp 600.000 per tahun, itu artinya kurang dari Rp 50.000 per bulan. Jika ditambah BLT Rp 100.000 per bulan, penghasilannya mencapai Rp 150.000. Itu pun masih sangat rendah," ujarnya.

Kepala BPS Rusman Heriawan mengatakan, untuk mendapatkan 14 kriteria RTS BLT tersebut, pihaknya menjaring dari sekitar 200 kriteria kemiskinan yang disediakan. Namun, akhirnya hanya 14 kriteria tersebut yang dipakai. "Ini memang momentum yang tepat untuk mengkaji ulang. Kami berencana mengalihkan penyaluran dana BLT dari suami kepada istri. Ini didorong oleh pengalaman bahwa orang yang mampu memaksimalkan dana tersebut biasanya para ibu rumah tangga," ujar Rusman. (OIN)


Editor :