Pengecekan Data BLT Tak Kunjung Dilakukan, Perangkat Desa Resah

CILACAP, JUMAT-Perangkat desa di Cilacap, Jawa Tengah, kini resah menjelang pembagian bantuan langsung tunai. Pengecekan data rumah tangga miskin seperti dijanjikan pemerintah pusat hingga sekarang belum kunjung direalisasikan. Mereka khawatir kekacauan akan terjadi pada saat pembagian BLT nanti.

Mukhlis, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Cilacap, Jumat (6/6), mengungkapkan, di sangat ber harap pemerintah benar-benar merealisasikan pengecekan ulang atau pemutakhiran data rumah tangga miskin atau RTM sebelum BLT dilakukan. Hal tersebut karena para penerima BLT tahun 2006 lalu kini beberapa di antaranya status sosial ekonominya telah berbeda .

Di desa saya, saya tahu sendiri ada yang dulu menerima BLT status ekonominya lebih baik dan sejahtera. Sementara ada yang kurang mampu hingga kini belum terdaftar. Kami sangat khawatir ini akan menjadi konflik. Kalau konflik, kami yang dipersalahkan. "Padahal, kami tidak tahu apa-apa soal data itu," papar dia.

Mukhlis mengakui, pada pembagian BLT 2006 lalu, dengan data yang ada, konflik tidak sempat terjadi. Namun demikian, kondisi saat ini menurut mereka berbeda. Tingkat kesulitan hidup masyarakat kini lebih besar seiring kenaikan harga bahan bakar minyak dan harga-harga kebutuhan hidup lainnya.

Kaur Kesra Desa Klaces, Kecamatan Kampung Laut, Cilacap, Ahmad Slamet, mengungkapkan, sejauh ini dia belum mendapatkan kabar mengenai pemutakhi ran data itu. Meskipun berita mengenai rencana pembagian BLT sudah santer, masyarakat di desanya juga belum jelas siapa saja yang berhak menerima.

"Kami berharap datanya diperjelas. Setidaknya seperti dalam pembagian raskin yang jelas peruntukannya. Semoga pemerintah segera mengecek lagi," kata dia.

Kepala Urusan Sosial Ekonomi Kecamatan Cilacap Utara, Suyati, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa hingga saat ini di wilayahnya belum ada pengecekan ulang data BLT hasil surveri Badan Pusat Statistik tahun 2005 lalu. Pemerintah di tingkat kecamatan sampai saat ini belum diajak bicara untuk pemutakhiran.

Pengecekan data lagi itu sangat dibutuhkan biar BLT lebih tepat sasaran. "Kalau tidak, bisa ramai. Pemerintah di tingkat desa bisa jadi sasaran," ungkap Suyati.

Untuk menghindari terjadinya potensi konflik, pemerintah desa akan mengoordinasikan warga penerima agar menyisihkan sebagian uang yang diterimanya untuk warga miskin lain yang tak kebagian jatah BLT. Yang sekarang kami bisa tempuh adalah masing-masing RT warga penerima dikumpulkan."Lalu, dari Rp 300.000 yang diterima Rp 100.000 dikumpulkan untuk warga miskin lainnya. Sisanya, Rp 200.000 dibawa pulang," ucap Mukhlis. (HAN)