Kenaikan BBM secara bertahap setiap bulan ini besarnya mulai dari 0,5 persen hingga 2 persen. "Agar kenaikan harganya tidak terlalu terasa," kata Sekretaris Utama Bappenas Syahrial Loetan, kemarin (4/6).

Seandainya setiap bulan pemerintah menaikkan harga BBM 1 persen, maka di akhir tahun pemerintah sudah bisa menaikkan harga BBM 12 persen. Kebijakan tersebut akan sangat berguna terutama bila harga minyak mentah dunia tetap menggila.

Pemerintah tentu tidak mudah menaikkan harga BBM bersubsidi secara drastis tahun depan, seperti yang terjadi Mei lalu. Maklum, 2009 adalah tahun yang sensitif secara politik. "Makanya, tidak akan ada kenaikan harga BBM yang signifikan," kata Syarial.

Dengan kebijakan ini, subsidi BBM dan listrik pada tahun depan masih bisa bertahan seperti skenario terbaru pemerintah tahun ini setelah menaikkan harga BBM bersubsidi 28,7 persen. Yaitu Rp 132,1 triliun untuk subsidi BBM, dan Rp 68,5 triliun untuk subsidi Listrik.

Selain itu, pada tahun 2009, Bappenas akan menekankan skenario penerapan program kartu pintar atau smart card untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Ini adalah solusi untuk menghemat anggaran.

Dengan program smart card, pemerintah akan bisa memangkas konsumsi premium dan solar bersubsidi. "Agar masyarakat tidak kaget, pengendalian ini juga dilakukan secara bertahap," terang Syahrial.

Saat ini Bappenas masih menyusun pagu indikatif APBN 2009. Salah satu keputusan yang telah dihasilkan ialah memangkas dana subsidi untuk non BBM dan non listrik sebesar 42,48 persen. Pada APBNP 2008, subsidi ini nilainya mencapai Rp 47,2 triliun, tetapi pada APBN 2009, turun Rp 19,94 triliun sehingga menjadi Rp 27,26 triliun.

Pemangkasan tersebut jelas akan menyentuh subsidi pangan seperti kedelai, terigu, minyak goreng. Jadi, para penjual tempe dan tahu tahun depan tidak bakal menerima subsidi pemerintah lagi.

Pemerintah berani memangkas subsidi pangan karena yakin harga komoditas pangan akan stabil tahun depan. Namun Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika menyangsikan asumsi ini. "Tahun depan harga pangan belum akan stabil. Kebijakan itu tidak tepat," kata Erani.

Ia menilai kebijakan tersebut akan mempersulit masyarakat yang kini menikmati subsidi. "Pemerintah harus punya argumen kuat," katanya. (Sanny Cicilia)