Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tokoh Masyarakat Geruduk Mabes Polri Tuntut Bubarkan FPI

Kompas.com - 02/06/2008, 21:03 WIB

JAKARTA, SENIN - Tokoh dari berbagai elemen bangsa ramai-ramai mendatangi Mabes Polri menutut pembubaran Fron Pembela Islam (FPI), Senin (2/5). Tindakan anarkis yang telah berulang kali dipertunjukan oleh FPI tidak bisa ditoleransi lagi. Bila tidak segera dibubarkan, akan menjadi bibit kehancuran bagunan negara demokrasi di Indonesia.

Tokoh-tokoh yang mendesak pembubaran FPI ke Kapolri itu diantaranya pengamat politik dari UI Arbi Sanit, pengamat politik Sukardi Rinakit, mantan anggota Komnas HAM MM Bilah dan Asmara Nababan, anggota DPR Efendi Choiri, Romo Beny Susatio, Malik Haramain dari GP Ansor, Hendardi dari PBHI, Yudi Latif dari Paramadina, dan beberapa anggota ICW.

Rombongan yang mengkhawatirkan tindakan-tindakan anarkis FPI ini sampai di Mabes Polri sekitar pukul 12.00 WIB. Setelah menunggu beberapa saat, mereka langsung diterima oleh Kabareskrim Mabes Polri Komjen Bambang Hendarso Danuri. Sekitar satu jam rombongan berdialog dengan Kabareskrim.

"Apa yang telah dilakukan FPI ini, sudah tidak dapat ditolirer lagi, sebab FPI sudah kesekian kalinya melakukan tindakan kekerasan, sudah dapat dikatakan sebagai tindakan premanisme, untuk itu kita sepakat mendesak agar Pemerintah dan Kapolri segera membubarkan FPI," ujar Sekjen DPP GP Ansor Malik
Haramain di Mabes Polri Jakarta.

Menurut Malik, DPP GP Ansor bersama elemen lainnya sepakat untuk melakukan perlawanan terhadap aksi kekerasan yang telah dilakukan FPI. Keberadaannya sudah meresahkan masyarakat, bahkan dari DPP GP Ansor sudah memerintahkan anggota Ansor di daerah untuk melakukan pencopotan paksa papan nama FPI di berbagai daerah di Indonesia.

Hal yang sedana juga diungkapkan pengamat politik UI, Abi Sanit yang menilai tindakan yang telah dilakukan FPI dengan melakukan pengeroyokan sehingga menyebabkan sejumlah orang mengalami luka-luka, Minggu (1/6) kemarin, tidak dapat dibiarkan secara terus menerus karena akan menjadi ancaman dalam kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia.

"Kalau ini tetap dibiarkan dikhawatirkan aksi serupa akan terulang dan berkembang terus, sehingga tidak ada pilihan lain, salah satunya FPI segera dibubarkan," ujarnya.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Syamsuddin Radjab menilai perbuatan yang telah dilakukan FPI sudah masuk dalam kategori perbuatan kriminal."Tindakan yang telah dilakukan FPI itu jelas sudah masuk dalam tindakan kriminal. Merekan melakukan penganiayaan dan pengeroyokan, " imbuhnya.

Menanggapi desakan dari berbagai pihak agar FPI dibubarkan, Kabareskrim Mabes Polri Komjen Bambang Hendarso Danuri menegaskan, penegakan hukum tetap dilakukan. Polri akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam tindakan kekerasan yang terjadi di bilangan Monumen Nasional (Monas) pada hari Minggu (2/6) kemarin.

"Pembubaran FPI bukan kewenangan kita. Terimakasih atas dukungan yang diberikan segenap elemen bangsa kepada Polri. Kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meminta dibubarkan. Tapi tindakan tegas terhadap mereka yang terbukti melakukan pelanggaran hukum akan kita lakukan. Kita akan tangkap dan proses hukum," tegas Bambang seusai dialog dengan beberapa tokoh dari berbagai latar belakang ini.

(herma/ sugiyarto).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com