Laporan wartawan Kompas Suhartono
JAKARTA, SENIN- Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Senin (2/6), menyesalkan perbedaan pendapat mengenai keberadaan jemaah Ahmadiyah harus berakhir anarkis dengan penyerangan terhadap anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB, Minggu (1/6) di Tugu Monumen Nasional (Monas), Jakarta.
"Harusnya perbedaan pendapat disikapi dengan baik, dan bukan dengan anarkis. Demokrasi di Indonesia itu tecermin bolehnya orang berbeda pendapat. Yang salah kemarin itu adalah perbedaan pendapat ditanggapi anarkis," kata Wapres seusai bertemu Wakil Perdana Menteri Malaysia Muhammad Nadjib yang melakukan kunjungan resmi ke Indonesia di Istana Wapres, Jakarta, Senin pagi ini. Menurut Wapres, kalau sudah anarkis tentunya Polri yang harus turun untuk mengatasinya.
Ditanya, apakah sudah ada instruksi khusus untuk menindaklanjuti kasus penyerangan oleh massa yang beratribut Front Pembela Islam (FPI) dan Hisbut Tahrir, Wapres menyatakan, "Siapa pun yang melakukan (anarkis) tentu harus ditindak tegas. Siapa pun. Karena Polri sudah turun tangan."
Mengenai ancaman terhadap kebhinekaan di Indonesia pascapenyerangan tersebut, Wapres menegaskan bahwa kebhinekaan tetap tidak boleh berubah dalam kondisi apa pun.
