SURABAYA, JUMAT- Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur mewaspadai peredaran uang palsu (upal) untuk kepentingan Pemilihan Gubernur Jawa Timur. "Itu informasi berharga, kami akan sebar intelijen. Tapi mudah-mudahan tidak ada," kata Wakil Kepala Polda Jatim Brigjen (Pol) Sugiyono di kantor Bank Indonesia (BI) Surabaya, Jumat (30/5).
Pernyataan itu disampaikan Sugiyono menanggapi peingatan atau warning dari Deputi Gubernur Bank Indonesia (bidang Sistem Pembayaran), S Budi Rochadi, seusai penyerahan penghargaan kepada 19 polisi di jajaran Polda Jatim terkait uang palsu. Menurut Budi Rochadi, menjelang dan saat proses Pilkada (pemilihan kepala daerah) seperti Pilgub di Jatim, biasanya terjadi peredaran uang tunai dalam jumlah besar.
"Biasanya untuk pembelian kaos, stiker, spanduk, dan sebagainya. Saat itulah, pelaku tindak kejahatan upal akan memanfaatkan situasi, sehingga kemungkinan itu akan ada," katanya menegaskan.Didampingi Pemimpin BI Surabaya Amril Arief, ia mengemukakan kemungkinan itu tidak hanya terjadi pada saat Pilkada, tapi terjadi saat uang tunai banyak beredar.
"Jadi, bukan karena Pilgub-nya, tapi karena saat itu banyak penggunaan uang tunai. Momentum itu juga terjadi dalam Lebaran dan saat-saat banyak uang tunai beredar di masyarakat," katanya.
Acara penyerahan penghargaan itu dihadiri Kepala Staf Badan Koordinasi Pemberantasan Upal Badan Inteligen Nasional (BIN) Brigjen (Pol) Lanjar Sutarno dan Kepala Biro Bimmas Deputy Operasi Mabes Polri Brigjen (Pol) Carel Risakota.
Ke-19 polisi yang menerima penghargaan adalah Direktur Reserse Kriminal Polda Jatim Komisaris Besar Rusli Nasution, Kepala Polwiltabes Surabaya Kombes Anang Iskandar, Kepala Polresta Sidoarjo Ajun Komisaris Besar Maruli Simandjutak, dan Kepala Polres Lamongan Ajun Komisaris Besar Benyamin MM.
Penghargaan juga diterima tujuh polisi di jajaran Reskrim Polwiltabes Surabaya, seorang polisi di Reskrim Polresta Sidoarjo, dan enam polisi di jajaran Reskrim Polres Lamongan.
