JAKARTA, RABU - Kursi panas Menteri Koordinator Perekonomian selepas kepergian Boediono yang kini menjabat Gubernur Bank Indonesia pada 22 Mei mendatang mulai menemui titik terang. Diam-diam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membidik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro untuk merangkap jabatan sebagai Menko Perekonomian. Pilihan SBY atas figur Purnomo ini terungkap dari pernyataan sumber di Istana Kepresidenan, Jakarta, kepada wartawan termasuk kepada Persda Network, Selasa (13/5).
Namun, bila Purnomo Yusgiantoro merangkap jabatan sebagai menteri ESDM sekaligus menko perekonomian, ternyata tak mendapat dukungan dari partai yang hingga kini resmi sebagai pendukung pemerintah. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar tegas nyatakan menolak. Sementara, Partai Demokrat diplomatis menjawab, ada baiknya Purnomo tidak merangkap jabatan sebagai menteri. Berikut penuturan ketiga anggota fraksi dari PKS, Golkar, dan Demokrat.
Andi Rachmat, anggota Komisi XI dari FPKS:
Kalau benar nanti terjadi ya Presiden aneh. Sikapnya aneh sekali. Sudah tahu Pak Purnomo menteri yang gagal, kok malah diberi tugas rangkap jabatan. Meski ini memang hak prerogatifnya Presiden SBY, cuma kalau rangkap jabatan adalah keputusan yang aneh bin ajaib.
Harusnya, Pak Purnomo itu dipecat saja sebagai pembantu Presiden. Jelas-jelas kinerjanya tidak bagus, apa yang mau diharapkan lagi? Mengamankan sumber-sumber energi saja tidak bisa. Selama jadi menteri, terjadi liberalisasi minyak. Bukan itu saja, kita mengalami lifting (produksi minyak mentah) kita makin menurun tanpa ada tambahan.
Dan Pak Purnomo itu sebenarnya sudah lelah jadi menteri. Cara berpikirnya juga sudah mandek dan selalu kembali pada persoalan-persoalan klasik yang tidak menguntungkan perekonomian. Yang jelas, perekonomian bisa tambah kacau. Aneh-aneh sekali sikap Presiden SBY kalau memang pak Purnomo rangkap menteri. Yang ada, perekonomian kita makin jauh terperosok.
Yuddy Chrisnandi, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar:
Itu menjadi hak prerogatif Presiden SBY. Tapi bila Pak Purnomo merangkap jabatan sebagai menteri, itu artinya Presiden telah mengabaikan pandangan-pandangan masyarakat. Orang yang sudah gagal malah ditambah lagi tugasnya. Jadi, kepentingan publik yang harusnya dikedepankan malah akan makin menurun.
Kami khawatir situasi ekonomi makro ke depan akan makin rapuh karena dipimpin oleh orang yang tidak sesuai dengan ekspektasi publik. Kegagalan Purnomo dalam mengelola masalah-masalah yang terkait penyediaan energi itu harusnya tidak dibebani lagi dengan pekerjaan baru (menko perekonomian). Harusnya, Purnomo diberhentikan saja. Buat apa dipakai lagi.
Presiden sama saja telah mengangkat orang gagal. Pemerintahan ini sama saja sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk bisa meningkatkan perekonomian. Kinerja pemerintah, sama saja sudah antipati dengan keinginan masyarakat yang ingin hidupnya lebih baik. Sikap kami ini sama sekali bukan lantaran tak ada jatah menteri lagi. Golkar sekarang ini memikirkan untuk 2009.
Shutan Bathoegana, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, anggota Komisi VII DPR:
Saya tidak mengerti apakah Pak Purnomo akan merangkap jabatan sebagai menteri. Tapi yang jelas, kalau pun posisi menteri perekonomian tak boleh dikosongkan harusnya diisi oleh orang-orang yang mengerti pola pikir pak SBY.
Saya lebih cenderung Purnomo biar saja fokus di pekerjaannya sekarang ini sebagai menteri ESDM dan diharapkan bisa memberikan terobosan dan berkoordinasi dengan menteri- mernteri terkait agar program-program yang sudah dijadwalkan bisa terealisasi segera.Kami berharap SBY bisa merealisasi orang-orang yang bisa membaca buah pikirannya dan dengan adanya koordinasi yang mantap. (Persda Network/Rachmat Hidayat)
