JAKARTA, SENIN-Sebelum menaikkan harga BBM Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk menjelaskan sejumlah alasannya kepada para wakil rakyat di DPR. Sejumlah fraksi DPR mempertanyakan langkah alternatif yang dilakukan pemerintah, terkait alasan Presiden Yudhoyono yang berkali-kali menyatakan bila kenaikan harga BBM merupakan pilihan terakhir. Rencananya, DPR akan melakukan rapat konsultasi, untuk menjadwalkan rencana kehadiran Presiden SBY pada hari Kamis (15/5).
"Kita di DPR ingin dan harus tahu, apa saja langkah alternatif yang telah dilakukan oleh pemerintahan SBY-JK dan apa hasilnya. Jangan tiba-tiba mengatakan inilah langkah (menaikkan BBM) terakhir. Padahal, belum melakukan apapun," ujar anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Alvin Lie dalam sidang paripurna DPR, Senin (12/5).
Dalam awal persidangan DPR, paripurna perdana para wakil rakyat ini diwarnai hujan interupsi. Sebagian besar para wakil rakyat yang hadir dalam paripurna mengecam rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. Bahkan, anggota F-KB DPR mengenakan ikat kepala yang bertuliskan menolak harga kenaikkan BBM. Ketua F-KB DPR, Effendi Choirie pun lantang menyatakan, tak ada alasan untuk tidak memanggil Presiden SBY terkait rencana menaikkan harga BBM.
"Presiden harus pro aktif atas usul-usul itu. Kita baik-baik mengundang, dan saya kira itu adalah lebih baik bagi Presiden untuk menjelaskan rencana kenaikkan BBM itu. Dan itu, tidak menyalahi ketentuan yang ada," tegas Gus Choi.
"Tinggal bilang, saya (Presiden SBY) mau datang ke DPR. Tolong disediakan rapat pariprna, saya akan berpidato menyampaikan penjelasan. Itu malah akan terpuji dan yakin, akan terdongkrak citranya. Tapi, ini kan tidak. Presden SBY dioyak-oyak, tapi kalau tidak mau jelaskan di DPR, makin jelek citranya. Sekarang hampir semua fraksi menolak. Masyarakat sangat sulit. Jadi, Presiden harus berani," tegas Gus Choi.
Abdullah Azwar Anas dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) dengan lantang kemudian meminta semua fraksi DPR menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM. Pemerintah, jelas Anas, tidak belajar dari pengalaman masa lalu untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia. "Selalu mengambil langkah instan. Kenapa tidak ada grand design untuk tujuan jangka panjang," tegas Anas.
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Tjahjo Kumolo kemudian meminta kepada pimpinan DPR Agung Laksono untuk berani memimpin penolakan atas kebijakan pemerintah tersebut. Menolak kenaikan harga BBM bukan sekedar menyangkut citra DPR di masyarakat tetapi lebih merupakan upaya mempertahankan masyarakat agar bisa hidup. "Pimpinan DPR harus memimpin penolakan kebijakan ini," kata Tjahjo.
Anggota FPDI Perjuangan Effendi Simbolon meminta Presiden Yudhoyono untuk menjelaskan kebijakan BBM dalam sidang paripurna DPR. Meski, penjelasan ini tak diatur dalam tata tertib, tapi kehadiran Presiden akan menunjukkan keseriusan dan adanya transparansi kepada masyarakat.
Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) Yuddy Chrisnandi mengatakan bukan saatnya lagi DPR selalu menurut saja kebijakan pemerintah. Penolakan atas kenaikan harga BBM sulit dielak. "Ini menyangkut perut 98 persen penduduk Indonesia, bukan dua persen orang kaya," ucap Yuddy.
Abdillah Toha salah seorang angota FPAN DPR, juga mempertanyakan argumentasi pemerintah yang menaikan harga BBM untuk menyelamatkan APBN. Pemerintah, katanya, selalu terjebak langkah darurat yang mendatangkan kesulitan jangka panjang."Selamatkan nyawa warga, bukan selamatkan APBN," tandas Abdillah Toha.
Terhadap usulan itu, Ketua DPR RI Agung Laksono mengatakan, "Insya Allah," sambil tersenyum. Ia menjelaskan, sesuai dengan tata tertib, pimpinan DPR memang memimpin setiap kegiatan yang terkait dengan tugas dewan. Namun, cara-cara yang ditempuh harus sesuai dengan mekanisme yang ada.(Persda Network/Rachmat Hidayat)
