BANTUL, JUMAT- Sejumlah pengusaha angkutan di Bantul, DI Yogyakarta, terpaksa gulung tikar, karena pendapatan yang mereka peroleh tidak bisa menutup biaya operasional. Minimnya pendapatan karena sebagian besar penumpang membayar ongkos di bawah ketentuan tarif yang sudah ditetapkan, akibat ketidakmampuan ekonomi.
Menurut data Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Bantul, dari 70 pengusaha yang ada, kini tinggal 60 orang saja. Sejumlah armada bus dan angkot pun hanya mangkrak tidak terpakai. Dari 137 bus yang ada hanya 50 bus yang operasional, dari 90 bus tiga perempat hanya 60 yang operasional, serta dari 30 angkot hanya 15 yang operasional.
Kondisi tersebut akan makin parah bila pemerintah menaikkan harga BBM, karena daya beli semakin melemah. "Dengan tarif yang sekarang saja sudah banyak yang kesulitan, apalagi kalau dinaikkan 15 persen seperti ketentuan Departemen Perhubungan," kata Joko Harsono, Bendahara Organda Bantul, Jumat (9/5).
Menurut Joko, selama ini banyak penumpang yang membayar di bawah tarif. Misalnya untuk rute Srandakan-Yogya yang mestinya Rp 5.000, paling-paling hanya dibayar Rp 3.500-Rp 4.000. Tarif untuk anak sekolah seharusnya Rp 2.000 hanya dibayar Rp 1.000. "Meski dibayar kurang, kami tidak bisa berbuat banyak karena mereka memang tidak mampu," katanya.
Jumlah setoran yang diterima pengusaha, lanjut Joko, juga terus menurun. Untuk bus yang usianya sudah tua, antara tahun 1987-1995, paling hanya menerima Rp 50.000/hari, padahal biaya operasionalnya Rp 40.000/hari. Untuk angkot setorannya sekitar Rp 25.000/hari, sementara biaya operasionalnya Rp 10.000/hari.
Penurunan tarif juga dipengaruhi oleh turunnya potensi penumpang, karena banyak masyarakat yang mengandalkan transportasi sepeda motor. Kalau dulu bisa 8 rit sehari, kini tinggal 3- 4 rit.
Organda khawatir kondisi tersebut akan semakin parah dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Apalagi harga solar dengan bensin tidak terpaut jauh. Akibatnya banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan motor karena ongkos angkutan lebih mahal.
"Seharusnya ada subsidi dari pemerintah agar tarif angkutan kompetitif. Apalagi biaya operasionalnya terus melonjak," katanya.
