JAKARTA, KAMIS - Mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai plus ternyata masih ruwet. Pemerintah belum menetapkan mekanisme penyaluran bagi-bagi duit plus bagi-bagi makanan untuk 19,1 juta keluarga miskin. Sejauh ini yang ada baru sumber dana untuk BLT. Dalam skenario kenaikan harga BBM rata-rata 28,7 persen versi Departemen Keuangan, akan ada pengehematan anggaran hingga Rp 25,877 triliun. Pemerintah akan menggunakan dana itu untuk BLT Rp 11,5 triliun, serta menambah jumlah beras untuk rakyat miskin senilai Rp 3 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah menyiapkan minimal dua program kompensasi kenaikan harga BBM. Pertama, membagi uang Rp 100.000 per keluarga selama setahun plus minyak goreng dan bahan pangan. Kedua, pemerintah akan menambah jumlah dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk 3.800 kecamatan. Jika semula setiap kecamatan akan menerima Rp 700 juta nanti akan menerima Rp 1,5 miliar. Tujuan program ini adalah untuk membuat program padat karya dengan melibatkan masyarakat miskin. "Pemerintah juga akan mendorong pengucuran Kredit USaha Rakyat (KUR)," kata Menkeu, Selasa (6/5) malam.
Apa dan bagaimana pelaksanaan program BLT Plus itu, masih belum jelas. "Sampai sekarang belum ada yang konkret," tambah Menteri Perdagangan Mari Pangestu kemarin.
Anggaran penyaluran BLT
Selain program yang masih simpang siur, hingga kini anggaran untuk survei orang miskin maupun penyaluran BLT belum jelas. "Saat ini kami masih menghitung besarnya dana BLT plus, termasuk berapa tambahan beras untuk keluarga miskin," kata Menko Perekonomian Boediono.
Hingga kemarin, Bappenas juga belum memiliki hitungan pas berapa ongkos program penyaluran BLT. Deputi Kepala Bappenas Evaluasi Kinerja Pembangunan Bambang Widianto menyatakan, untuk survei keluarga miskin pada 2005 diperlukan dana Rp 300 miliar, sedangkan untuk mentransfer ke daerah PT Pos dibutuhkan Rp 95 miliar. "Ongkos transfer setiap keluarga itu Rp 5.000," kata Bambang.
Sekretaris Utama Bappenas Syahrial Leotan segera menjelaskan. "Untuk me-update data, BPS cuma butuh Rp 150 miliar," kata Syahrial. (Hans Henricus Benedictus/Martina Prianti/Badrut Tamam)
