Berlebihan Keterlibatan Densus 88 di UN

JAKARTA, SABTU-Mantan Menteri Pendidikan Wardiman Djojonegoro menilai tidak wajar atas keterlibatan Detesemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri dalam pengawasan Ujian Nasional. Alasannya, guru sebagai pendidik bukanlah antek-antek teroris. 

"Kalau tuduhan kecurangan itu diserahkan ke unit teroris, itu berarti guru adalah teroris. Jadi hendaklah persepsi ini diwajarkan. Jangan anti sedikit, terus ditangkap Densus 88," kata Wardiman saat berdiskusi dengan tajuk 'Polemik' di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (3/5).

Menurut Wardiman, semestinya keterlibatan Densus 88 ditiadakan dalam pengawasan UN. Kepolisian cukup menggunakan prosedur biasa. "Kita harus wajar-wajar saja," ujarnya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dikti Fasli Djalal merasa prihatin dan ikut berduka atas kejadian penangkapan Densus 88 terhadap guru-guru yang tertangkap tangan tengah melakukan kecurangan UN. "Kita prihatin dan ikut berduka atas kejadian itu. Sebagian guru yang akhirnya berurusan dengan hukum," tandasnya.

Dikti, kata Fasli Djalal, akan memberikan bantuan hukum kepada para guru yang kedapatan tengah melakukan kecurangan pada pelaksanaan UN. "Kita akan memberikan bantuan. Karena guru adalah pemangku pendidikan. Kita tidak akan membiarkan begitu saja," jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Koalisi Pendidikan, Lody F Paat menganggap, kecurangan guru yang berbuah penangkapan oleh Densus 88 sebagai akibat kesalahan sistem pendidikan yang diterapkan pemerintah Indonesia.

"Ini akibat model pendidikan yang digunakan di negara ini. Jadi guru dengan model ini adalah eksekutor, guru adalah operator. Dan guru adalah tukang. Lalu tiba-tiba kemudian kita menyalahkan mereka meski memang betul mereka melakukan kesalahan," tukasnya.

Lody menjelaskan, persolan bukan berada pada individu guru. Persoalan mendasar adalah model pendidikan saat ini telah mereduksi tugas guru sebagai evaluator belajar. Padahal murid adalah mahluk pembelajar. "Tahun depan, mungkin tidak hanya di Medan yang ditangkap. Mungkin di Makasar dan Menado juga ditangkap Densus 88 bila sistem pendidikan seperti ini," ungkapnya.

Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Mabes Polri kini mempunyai gawean baru. Selain menangkap hidup maupun mati pelaku teror atau yang biasa disapa teroris, Densus 88 diam-diam  terlibat aktif dalam pengawasan pelaksanaan UAN di Tanah Air.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Sutanto yang ditemui usai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Perdana Menteri Ramos Horta di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/4) lalu mempunyai alasan atas keterlibatan Densus 88 yang telah berhasil mencokok 16 guru dan seorang kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Lubuk Pakam 2 sebagai tersangka pelaku kecurangan UAN. Mereka kedapatan membetulkan jawaban soal ujian siswa di sekolahnya. Penetapan sebagai tersangka itu dilakukan setelah Detasemen Khusus 88 Polda Sumut memergoki mereka membetulkan jawaban siswa.

"Ini kan anggota polri. Anggota polri bisa lakukan apa saja. Semua anggota polri tentu untuk mengamankan supaya kegiatan itu tidak terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya, " kata Kapolri Jenderal Pol Sutanto.

Tidak hanya itu, keterlibatan Densus 88 bukan berarti memposisikan guru, dan kepala sekolah yang tertangkap membocorkan atau melakukan kecurangan UAN sebagai pelaku teror. "Nah ini yang salah. Tolong jangan dipersepsikan seperti itu. Anggota polri kan bisa bertindak menangani hukum apa saja bukan soal teror atau nggak teror. Tindakan hukumnya adalah hukum yang dilakukan," paparnya.

Kapolri menjelaskan, keikutsertaan Densus 88 dalam pengawasan pelaksanaan UAN sudah berlangsung sejak lama. Hanya saja, masyarakat tidak mengetahui keterlibatan Densus 88 tersebut. "Ini juga dari dulu sudah dilakukan bukan sekarang saja," tandasnya.(Persda Network/Ade Mayasanto)