JAKARTA, RABU - Pemerintah masih mengkaji usulan kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi yang disampaikan Kamar Dagang dan Industri Indonesia kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Masalah kenaikan BBM itu ujungnya keputusan politik. Untuk mengambil keputusan itu tidak mudah," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, seperti dikutip Antara, saat membuka seminar kenaikan harga minyak mentah di Jakarta, Rabu (30/4).
Presiden SBY, kata Purnomo, sudah menyampaikan bahwa keputusan kenaikan BBM merupakan opsi terakhir. Namun, ia tidak menampik usulan kenaikan harga BBM oleh Kadin menjadi salah satu kajian pemerintah dalam mengatasi lonjakan subsidi BBM. Harga minyak mentah di pasar dunia yang mencapai 115 dollar AS per barrel diperkirakan bisa menyebabkan subsidi BBM membengkak hingga lebih dari Rp 125 triliun.
Menurut Purnomo, pemerintah sebenarnya sudah mempunyai berbagai parameter menyangkut soal kebijakan di bidang BBM. "Termasuk di dalamnya rencana penurunan subsidi BBM. Tetapi kalau ujungnya soal keputusan politik itu yang paling berat," katanya.
Ketua Umum Kadin MS Hidayat seusai bertemu dengan Presiden SBY mengatakan, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi karena situasi harga minyak dunia terus meningkat dan menekan APBN. "Dengan kenaikan harga minyak global yang tidak terkendali, kami mengajukan opsi menaikkan harga BBM pada kisaran di atas 10 persen," katanya.
Hidayat mengatakan, Presiden menanggapi hal itu dengan hati-hati dan dikatakan bahwa itu menjadi opsi terakhir setelah menganalisis dampak dan penanggulangannya.
