JAKARTA, SELASA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak tertarik untuk segera mengerek naik harga BBM seiring lonjakan harga minyak mentah dunia yang berada pada kisaran 120 dollar AS per barrel. Presiden Yudhoyono memilih sikap hati-hati dalam menyikapi kenaikan harga minyak mentah dunia yang juga menggenjot pembiayaan subsidi kepada wong cilik.
"Presiden menanggapi hal itu dengan hati-hati dan dikatakan bahwa itu menjadi opsi terakhir setelah menganalisis dampaknya dan bagaimana kita menanggulanginya," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat usai bertemu dengan Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/4).
Hidayat menilai, untuk menanggulangi dampak kenaikan harga minyak mentah yang terus naik tak terkendali saat ini yang lebih realistis adalah menaikkan harga BBM. "Kami mengajukan opsi menaikkan harga BBM dengan rangenya antara 10-30 persen," katanya.
Dengan menaikkan harga BBM, lanjut Hidayat, para pelaku usaha tidak lagi termakan spekulasi yang berkembang akhir-akhir ini. "Kami menyatakan bahwa kebijakan pemerintah ditunggu oleh pasar karena semua orang mengetahui defisit besar di APBN dan bagaimana pemerintah menanganinya itu bisa menjadi bahan spekulasi," urainya bersemangat.
Hidayat memperhitungkan, akibat harga minyak mentah dunia yang meroket hingga 120 dollar AS per barrel, angka subsidi yang ditanggung pemerintah bisa-bisa mencapai sekitar Rp 260 triliun. "Angka ini tidak mungkin terkejar dengan upaya-upaya dalam program penghematan," ujarnya.
Lebih lanjut Hidayat menambahkan, untuk menanggulangi dampak dari kenaikan harga BBM, pemerintah juga diminta untuk memasok dana bantuan tunai langsung kepada masyarakat yang tergolong miskin. Pasalnya, mau tak mau kenaikan harga BBM akan memukul daya beli masyarakat Indonesia yang tergolong tidak mampu.
"Bila subsidi diteruskan maka banyak kelompok menengah seperti saya dan anda menikmati subsidi. Saya minta pemerintah agar segera membuat program adanya subsidi tunai langsung di masyarakat. Mudah-mudahan recovery-nya bisa cepat," ungkapnya.
Selain mengusulkan adanya kenaikan harga BBM, pihak Kadin juga mendesak pemerintah membentuk komite percepatan peningkatan produksi pangan dan peningkatan produksi energi serta mineral. Komite ini nantinya akan memangkas birokrasi secara hukum sehingga akses kepada investor di bidangan pangan, energi dan mineral bisa tumbuh pesat di Indonesia.
"Presiden menyambut baik dibentuknya komite tersebut dan kami usulkan presiden sendiri yang memimpin. Dan anggotanya adalah para menteri terkait yang secara ad hoc dibantu para gubernur dan kepala daerah otoritas dibidang hukum dan peraturan," jelasnya.
Hidayat menyebut, desakan adanya komite tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan terbatas dengan menteri ekonomi di Yogyakarta beberapa waktu yang lalu. Komite ini juga akan menjalin kerja sama dengan pihak swasta.
"Pada intinya kami ingin ada akses untuk menanggulangi masalah pangan, kami mengidentifikasi banyak hal salah satunya pada masalah birokrasi yaitu tidak tersedianya tata guna lahan dan ruang, tumpang tindih aturan departemen di pusat dan antara pusat dan daerah," pungkasnya. (Persda Network/ade)
