JAKARTA,JUMAT - Menghemat anggaran dan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi menjadi pilihan untuk mengatasi tekanan terhadap APBN Perubahan 2008 akibat lonjakan harga minyak dunia. Menaikkan harga BBM menjadi pilihan terakhir bila kedua langkah itu tidak memadai.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan, optimalisasi penerimaan, anggaran belanja, dan efisiensi di tubuh Perusahaan Listrik Negara (PLN) serta Pertamina merupakan langkah pengamanan yang dilakukan. "Langkah tersebut diiringi dengan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dan penghematan lainnya," ujarnya di Jakarta, Kamis (24/4).
Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Luluk Sumiarso menyebutkan, harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam empat bulan terakhir sudah di kisaran 100 dollar AS per barrel. Dalam Undang-Undang APBN-P 2008 dinyatakan, jika ada perubahan harga minyak yang signifikan, yaitu apabila perkiraan ICP dalam satu tahun di atas 100 dollar AS per barrel, pemerintah dapat memutuskan kebijakan yang diperlukan di bidang subsidi BBM.
Menanggapi peluang yang diberikan oleh UU APBN-P tersebut, Anggito menegaskan, menaikkan harga BBM adalah jalan terakhir yang ditempuh. Anggito menjelaskan, langkah penghematan masih bisa dilakukan. Saat ini penghematan yang dilakukan pemerintah belum maksimal. Pemerintah masih bisa melaksanakan program penghematan energi di semua kementerian dan lembaga nondepartemen.
Penghematan tersebut diharapkan dapat menekan anggaran belanja BBM dan listrik di kementerian dan lembaga nondepartemen, antara lain mengganti semua lampu di kantor pemerintah dengan lampu hemat energi. Pengawas energi akan mengaudit hasil penghematan itu. ”Ini program penghematan nasional yang hasilnya akan sangat signifikan,” ujar Anggito.
Menurut Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar, target anggaran yang dapat dihemat dari penggunaan lampu hemat energi tahun 2008 adalah Rp 400 miliar. ”Targetnya Rp 400 miliar karena baru dimulai Juni atau hanya enam bulan. Tahun 2009 hasilnya akan lebih maksimal karena dilakukan di sepanjang tahun,” ujarnya.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jumlah kebutuhan subsidi BBM difinalisasi pada Juni 2008. Dari finalisasi itu akan diketahui keperluan hingga akhir tahun 2008. Hal itu disebabkan kebutuhan subsidi BBM hingga akhir 2008 hanya dapat dihitung setelah realisasi volume BBM bersubsidi yang terpakai selama semester pertama diketahui. Hingga Maret, realisasi konsumsi BBM subsidi 9,6 juta kiloliter dan pada akhir April mencapai 12,3 juta kiloliter. "Jika hingga Juni penggunaan anggaran subsidi BBM sudah melampaui 50 persen, akan ada beberapa bulan di akhir tahun yang tidak terbiayai. Ini yang akan kami laporkan kepada DPR nanti," ujar Sri Mulyani.
Hitung ulang
Pemerintah, kata Ketua Komite Tetap Moneter dan Fiskal Kadin Indonesia Bambang Soesatyo, hendaknya menghitung ulang kalkulasi harga jual solar dan listrik untuk industri. "Jangan sampai ketidakefisienan Pertamina dan PLN dibebankan ke pengusaha melalui harga jual solar dan listrik industri yang sangat tinggi," ujarnya. (OIN)
