BANDUNG, RABU - Setelah Agum Gumelar-Nu'man menyatakan menerima kemenangan Hade, pasangan Danny Setiawan-Iwan Sulandjana (Dai) juga bersikap serupa. “Saya menerima kekalahan saya. Karena apapun yang ditetapkan KPU Jabar itu sah hukumnya,” ujar Danny, di Bandung, Rabu.
Meski belum memutuskan tindakan selanjutnya, Danny mengaku akan menikmati masa pensiunnya. “Banyak cara lain untuk mengabdi, doakan saja yang terbaik,” kata Danny singkat.
Dalam konferensi pers, Agum mengatakan, banyak terjadi pelanggaran selama masa kampanye. Mulai dari penggelembungan suara pasangan lain sampai dengan penggembosan suara Aman. Bahkan, terjadi kampanye hitam atas Aman.
Namun, demi kondusivitas dan kesatuan masyarakat Jabar, Aman menerima kemenangan Hade. Selanjunya, Agum akan tetap berada di Jabar untuk turut membangun Jabar. "Wadahnya belum ada. Nanti akan kami pikirkan lebih jauh," kata Agum.
Agum dan Nu’man mengambil keputusan ini setelah berdiskusi bersama pengurus tujuh partai pendukung serta tim relawan Aman. Dalam kesempatan itu, para pemimpin partai dan tim relawan juga hadir.
Namun, dua pendukung Aman yakni Faisal dan Nurul Anggalaksana kurang sependapat dengan keputusan ini. Bagi mereka, pendukung Aman telah berjuang sepenuh hati demi tegaknya demokrasi. Namun, ada pihak yang menciderai proses demokratisasi tersebut dengan bermain curang dalam pemilihan gubernur Jabar. Oleh karena itu, harus ada upaya melawan demi tegaknya demokrasi.
“Saya kecewa dengan keputusan Aman yang menerima begitu saja keputusa KPU Provinsi Jabar. Saya bersama sembilan ormas telah mendeklarasikan pak Agum dan Pak Nu’man sebagai gubernur dan wakil gubernur Jabar. Saya juga siap mendukung Aman sampai darah penghabisan,” kata Nurul penuh semangat.
Mendengar hal ini, Agum menjelaskan, bahwa semua ini demi Jawa Barat. Kalau Nurul dan pendukung lainnya masih cinta Aman, maka harus mengikuti keputusan tersebut. “Kalau masih cinta Aman, tolong hormati dan ikuti keputusan ini. Mari bangun Jabar bersama-sama,” kata Agum disambut tepuk tangan hadirin.
Meski demikian, Agum menjelaskan, untuk pelanggaran kampanye maupun pemilihan gubernur yang bersifat pidana, biar ditangani pihak kepolisian. (MHF/A15)
