BANDUNG, SENIN- Pasangan gubenur dan wakil gubenur Jawa Barat terpilih nantinya, siapa pun itu, harus siap ditagih janjinya untuk mengkonkritkan keberpihakannya pada bidang pendidikan. Sebab, janji itu telah menjadi pegangan warga dalam memilih.
Anggota Koalisi Pendidikan Kota Bandung Ahmad Taufan mengatakan, kontrak politik dan janji-janji yang diucapkan sejumlah pasangan cagub-cawagub kerap menjadi pemikat. "Salah satu alasan memilih Hade adalah karena warga ingin dapat pendidikan dasar gratis. Pasangan ini juga berjanji akan mundur jika dalam tiga tahun pertama tidak bisa menepati janjinya," ucapnya.
Menurut Ahmad Taufan, janji pasangan calon gubernur itu bisa diibaratkan kontrak politik, sehingga harus ditepati karena telah menjadi pegangan masyarakat.
Ahmat Taufan berharap, Pemerintah Provinsi Jabar ke depan lebih intensif menjalin dialog dengan masyarakat untuk menggali persoalan pendidikan secara lebih menyeluruh. "Sehingga hasil kebijakan yang dijalankan berdasarkan bottom up bisa lebih efektif untuk mengatasi masalah. Misalnya pertanyaan kenapa pendidikan dasar tidak juga tuntas," tuturnya Senin (14/4) sore.
Dalam berbagai kesempatan tampil di publik, apalagi saat kampanye, pasangan Hade kerap mengeluarkan janji untuk menyelenggarakan pendidikan dasar gratis, menuntaskan wajar dikdas sembilan tahun, dan memberikan fasilitas buku murah. Diungkapkan Taufan, Hade merupakan pasangan calon yang punya perhatian lebih terhadap pendidikan ketimbang dua pasangan lainnya.
Sekretaris Jendral Forum Aspirasi Guru Independen Indonesia Kota Bandung Iwan Hermawan berpendapat, faktor ketokohan (kharismatik) kepemimpinan bakal lebih menentukan ketimbang hal teknis lainnya dalam upaya menggenjot akselerasi pendidikan di Jabar. Butuh ketokohan kuat untuk memajukan pendidikan di provinsi ini.
Sebab, berdasarkan PP 38/2007 (tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah), urusan pendidikan kebanyakan ada di daerah kabupaten/kota. Gubernur harus punya wibawa untuk menekan kabupaten/kota meningkatkan program pendidikan, misalnya soal anggaran. "Yang diurus provinsi hanyalah rintisan SBI (Sekolah Berstandar Internasional) dan pendidikan luar biasa," paparnya.
Perda pendidikan
D iakuinya, faktor kepempimpinan ini haruslah diikuti kinerja partai politik yang mendukung. Jadi, jika Hade (Ahmad Heryawan-Dede Yusuf) yang menang, PKS dan PAN di DPRD harus mendukung, menekan walikota dan bupati untuk menyukseskan program provinsi di bidang pendidikan.
Ada baiknya pula, kata Ahmad, dibuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Jabar. Sebab, selama ini, legisiatif (DPRD) dinilai kurang maksimal dalam memperjuangkan Raperda ini lewat hak inisiatif. Padahal, keberadaan Perda ini dianggap bisa memperjelas dan mempertegas teknis pembagian kewenangan, termasuk penerapan standar pendidikan, khususnya soal pembiayaan.
