JAKARTA, MINGGU - PT Direct Vision (Astro) mempertanyakan kejelasan nasibnya ke Departemen Komunikasi dan Informasi. Stasiun televisi berlangganan ini menanyakan kapan Depkominfo memperbolehkannya on air lagi. Sebab, pada Jumat (11/4), Astro telah memenuhi empat syarat yang diajukan Depkominfo.
"Kami sangat mengharap kejelasan dari Depkominfo, kapan kami bisa on air lagi, dengan pertimbangan kami bertanggung jawab memberikan layanan kepada 140.000 pelanggan. Sampai pukul 10.00 pagi ini, ada 18.820 email dan sambungan telepon pelanggan yang menyampaikan keluhan karena tidak mendapatkan layanan. Jadi kami harapkan depkominfo memberikan keterangan," ujar Vice President, Corporate Affairs Astro, Halim Mahfudz, kepada wartawan, Minggu (13/4).
Menurut dia, Depkominfo mewajibkan Astro menghentikan siaran sejak pukul 10.00 WIB, Jumat (11/4), dan harus memenuhi empat syarat untuk dapat siaran kembali. Syarat tersebut adalah Astro harus memenuhi pembayaran tunggakan biaya hak penggunaan frekuensi (BHP). Astro sudah memenuhi prasyarat ini Kamis (10/4) malam.
"Kedua, harus menunjukkan kontrak kerjasama antara PT Direct Vision dan broadband multimedia untuk penggunaan satelit miesat, itupun sudah kami selesaikan pada Kamis, 10 april 2008. Depkominfo juga mewajibkan agar kami menyelesaikan uji laik operasi (ULO) terhadap relokasi dan melaporkan secara resmi atas domisili tempat dari Karawaci ke Graha Citra," jelas dia.
Namun, pada saat Astro mengirimkan tim untuk menjemput tim ULO, tim dari Depkominfo mengaku belum melakukan persiapan. Barulah pada Jumat (11/4), persyaratan tersebut terselesaikan. Sementara persyaratan yang terakhir telah diselesaikan sehari sebelumnya.
Astro belum berencana menggugat Depkominfo. Halim mengatakan pihaknya akan masih akan menunggu kejelasan dari Depkominfo hingga Selasa (15/4). "Kami tidak akan membicarakan itu (gugatan), karena kami percaya Depkominfo akan bijaksana. Depkominfo tahu lah kekecewaan pelanggan. Kalau Senin atau Selasa tidak ada perkembangan, kita akan ketemu lagi," tandas Halim.
