Rabu, 16 Mei 2012
Selamat Datang   |      |  
Kompas.com
Rabu, 16 Mei 2012 | 20:35 WIB
Carter Temui Pemimpin Hamas
Adi Sasono | Jumat, 11 April 2008 | 10:42 WIB
|
Share:

Getty Images/Chris Hondros
Jimmy Carter

WASHINGTON, JUMAT - Mantan presiden AS Jimmy Carter kembali menunjukkan perannya sebagai juru damai di luar pemerintah negara adikuasa itu. Ia akan berkunjung ke Timur Tengah pekan depan dan salah satunya akan menemui para pemimpin Hamas.

Carter akan bertolak ke wilayah sarat konflik itu, Minggu (13/4), untuk kunjungan selama sepekan. Negara-negara yang dikunjungi antara lain Israel, Tepi Barat, Mesir, Suriah, Arab Saudi dan Yordania untuk memberikan dukungan atas upaya-upaya damai di kawasan itu.

Carter Center dalam pernyataannya menyebui itu merupakan misi studi. Misi itu juga bukan untuk bernegosiasi tetapi menyampaikan dukungan dan menyediakan momentum bagi upaya-upaya mengamankan perdamaian Timur Tengah.

"Delegasi kami cukup berpengalaman di kawasan itu dan kami ke sana dengan pikiran dan hati terbuka untuk mendengarkan dan belajar dari semua pihak," kata Carter Center dalam pernyataannya, Kamis (10/4) atau Jumat (11/4) waktu Indonesia.

Carter, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2002, mendiskusikan rencananya dengan Departemen Luar Negeri, terutama tentang rencana pertemuannya dengan tokoh Hamas di pengasingan Khaled Meshaal di Damaskus. Inilah yang ditentang Departemen Luar Negeri.

"Kami menentang rencana itu. Pemerintah AS menganggap Hamas adalah organisasi teroris dan kami tidak percaya pertemuan itu sesuai dengan kepentingan atau kebijakan negara kami," kata Sean McCormack, juru bicara Deplu AS.

Duta Besar Israel untuk AS, Sallai Meridor, juga mengungkapkan keprihatian atas rencana pertemuan itu. "Konsekuensi yang tidak diharapkan dari pertemuan itu adalah menguatnya posisi kelompok teroris dan meremehkan dasar perdamaian," kata Meridor.

Sejak awal Carter yang memerintah 1977 sampai 1981 dikenal sebagai presiden penganjur perdamaian. Ia sukses menggelar Perjanjian Camp David pada 1978 yang membuka kembali hubungan Israel-Mesir. Ia juga dikenal dengan suara kritisnya terhadap Israel. Bahkan, dalam bukunya yang diterbitkan pada 2006, kebijakan Israel atas tanah pendudukan itu merupakan sistem apartheid.(Reuters)