Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit Merugikan

Kompas.com - 07/04/2008, 16:59 WIB

JAKARTA, SENIN - Upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia menjadi negara nomor satu pengekspor minyak menuai kerugian yang sangat besar, baik dari segi sosial maupun lingkungan. Demikian diungkapkan juru kampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara Hapsoro saat konferensi pers di Hotel Ibis, Jakarta, Senin (7/4).

Menurut Hapsoro, dari segi sosial, peningkatan produksi kelapa sawit Indonesia tidak berdampak positif terhadap harga di dalam negeri. "Kita sekarang pengekspor terbesar kelapa sawit, tetapi harga minyak goreng di Indonesia makin lama, makin mahal," ujarnya. Kerugian dari segi lingkungan, kata Hapsoro, hutan-hutan di Indonesia semakin lama semakin rusak karena digunakan untuk perkebunan kelapa sawit.

"Sudah ada 9 juta hektar yang sudah dirusak hanya untuk perkebunan kelapa sawit. Kalau berdasarkan pemerintah sendiri tahun 2006, pernah direncanakan ada perluasan yang berkisar rata-rata sekitar 350 ribu hektar per tahun. Sementara saat itu sudah ada 6 juta hektar perkebunan kelapa sawit," jelasnya.

Dampak kerusakan hutan ini, lanjut Hapsoro berpengaruh terhadap iklim. Perusakan hutan menyumbang sekitar 20 persen emisi gas rumah kaca global. Dari 20 persen itu, perusakan hutan gambut Indonesia menyumbang empat persen. Sayangnya, masih banyak yang berniat mengalihfungsikan hutan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit. "Contohnya saja di provinsi Riau yang menjadi rumah dari 25 persen perkebunan kelapa sawit negara ini, bahkan sudah ada rencana untuk perluasan hingga 200 persen. Ini akan menimbulkan dampak yang merusak bagi lahan gambut Riau yang menyimpan 14,6 miliar ton karbon atau setara dengan emisi gas rumah kaca global dalam satu tahun," jelas Hapsoro.

Greenpeace berharap, lanjut Hapsoro, sekarang merupakan saat yang tepat mendeklarasikan penghentian sementara (moratorium) atas seluruh upaya konversi hutan termasuk pembalakan, konversi dan pengeringan lahan gambut. "Hal ini merupakan langkah seberhana yang dapat diambil pemerintah guna menghentikan perusakan hutan Indonesia yang membabi buta dan mengatasi perubahan iklim," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Arief Poyuono Ajukan Amicus Curiae, Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Arief Poyuono Ajukan Amicus Curiae, Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Nasional
Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Nasional
Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Nasional
Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Nasional
Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Nasional
Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Nasional
Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Nasional
Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi Kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi Kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com