KLB Gizi Buruk, DPRD Rote Ndao Belum Tahu

BA'A,SENIN - Secara resmi, DPRD Rote Ndao belum diberitahu oleh eksekutif setempat mengenai penetapan status KLB (kejadian luar biasa) gizi buruk di wilayah itu yang terjadi sejak awal tahun 2008. Meski demikian, dewan mendukung pemerintah melakukan tindakan-tindakan penanggulangan secara konkret dan fokus agar tidak jatuh korban lagi.

Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao, Zakarias P Manafe mengatakan itu saat ditemui Pos Kupang di ruang kerjanya, Sabtu (29/3/2008). Manafe ditemui usai memimpin sidang pembahasan RAPBD Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2008.

Menurut Manafe, kasus gizi buruk dan gizi kurang harus ditangani secara tepat agar kondisi balita yang menderita masalah gizi bisa segera pulih. Sejauh ini sudah lima orang meninggal karena gizi buruk.

Namun Manafe mengaku belum mendapat pemberitahuan resmi soal penetapan status KLB terkait gizi buruk. Ia merasa dewan tidak dilibatkan dalam penetapan status itu. Menurut dia seharusnya, pemerintah mengajak bicara lembaga-lembaga teknis dan muspida, termasuk dewan.

"Sebab dengan penetapan KLB maka penanganannya harus dilakukan secara khusus. Tapi, karena ini sudah terjadi maka kita mendukung secara utuh. Dan, kita semua tidak membawa masalah ini ke politik sehingga penanganannya bisa berjalan baik," kata Manafe.

Dia meminta semua pihak, khususnya pemerintah agar dalam menangani gizi buruk, menghilangkan ego hanya untuk menjaga wibawa. Sebab KLB gizi buruk membutuhkan keseriusan penanganan. "Saatnya hilangkan rasa ego, karena ego tidak menyelesaikan masalah. Kita dituntut untuk peka pada semua persoalan sehingga kita tidak dicap kurang peka terhadap masyarakat," katanya.

Wakil Ketua DPRD Rote Ndao, Junus Fanggidae, Minggu (29/3/2008), berharap agar pemerintah lebih fokus dalam mengatasi masalah gizi buruk. "Masalah gizi buruk bukan baru sekarang. Ini baru mencuat setelah media menulisnya. Karena itu kita mesti berterima kasih kepada media. Dan, sekarang bukan saatnya saling menyalahkan tapi bagaimana mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah yang terjadi. Jangka pendek kita lakukan PMT, tapi jangka panjang proses pemberdayaan masyarakat harus dikuatkan," kata Junus.(Pos Kupang/Syarifah Sifat)