Laporan wartawan Kompas Suhartono
JAKARTA, KAMIS-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (27/3), menyatakan, dirinya tengah mempersiapkan surat yang akan ditujukan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa Bangsa Ban Ki-Moon dalam waktu dekat ini.
Surat tersebut berisikan harapan agar PBB dapat segera mengambil prakarsa untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi krisis ekonomi dunia yang disebabkan meroketnya harga minyak mentah dunia hingga 100 dollar AS per barrel dan gejolak keuangan.
Hal ini disampaikan Presiden Yudhoyono dalam keteragan kepada pers, seusai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakenas) Kepala Dinas di jajaran Departemen Kehutanan di Istana Negara, Jakarta, Kamis siang. Menurut Presiden, tidak adil jika dengan keadaan ekonomi yang semakin berat akibat krisis harga minyak, kenaikan harga pangan dan gejolak keuangan dunia, kondisi ini dibiarkan terus berlangsung sehingga menyebabkan banyak negara dan umat manusia yang semakin menanggung penderitaan yang berlebihan tersebut.
"Karena itu, saya sedang mempersiapkan surat ke Sekjen PBB Ban Ki-Moon tentang pikiran-pikiran ini, dengan harapan PBB segera mengambil prakarsa dengan mengambil langkah-langkah yang tepat," ungkap Presiden.
Dikatakan Presiden Yudhoyono, dari pembicaraannya dengan banyak pemimpin dunia. baik saat ditemuinya ketika melakukan kunjungan kenegaraan baru-baru ini ke Iran, Afrika Selatan, Senegal dan Emirat Arab serta pemimpin dunia lainnya, kesemuanya itu mengeluhkan hal-hal yang sama tentang kenaikan harga minyak mentah dunia dan harga pangan.
"Dampak harga minyak dan pangan ini sudah menjadi permasalahan bersama. Oleh sebab itu, saya kira tidak tepat jika ini dibiarkan terus seperti ini. Besar harapan saya, adanya sart respon yang positif dari PBB maupun pihak-pihak lain," lanjut Presiden.
Namun, kata Presiden Yudhoyono, langkah dirinya mengirimkan surat ke PBB, dengan tidak mengurangi usaha-usaha pemerintah di dalam negeri, untuk terus berupaya mengatasi dengan sejumlah kebijakan untuk mengatasi krisis tersebut. Tujuannya, supaya Indonesia tetap selamat dan tetap tumbuh serta bisa meringankan beban rakyat dengan cara yang seoptimal mungkin. (HAR)
