BANDUNG, KAMIS - Adanya dua jalur penyelenggaraan seleksi masuk perguruan tinggi negeri meresahkan masyarakat. Masyarakat meminta agar pemerintah segera memprioritaskan penyelesaiannya dan menyosialisasikan hasilnya agar calon mahasiswa bisa lebih matang mempersiapkan diri.
Muhammad Sidharta (47), bagian Jaringan dan Publikasi Garda Rakyat Menggugat sekaligus orangtua murid yang memiliki anak kelas tiga SMA dan akan mendaftar ujian seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun ini merasa bingung karena belum adanya kepastian penyelenggaraan seleksi masuk perguruan tinggi. Ia berharap agar pemerintah memprioritaskan penyelesaian kasus kisruhnya penyelenggaraan tersebut.
Ia juga menyesalkan adanya gagasan baru penyelenggaraan seleksi masuk perguruan tinggi menjelang ujian dilakukan. "Saya berharap pemerintah sebagai pemilik otoritas segera membuat regulasi penyelenggaraan yang jelas. Yang penting, apapun keputusannya tidak merugikan calon mahasiswa," ujar Sidharta, Kamis (13/3).
Sidharta juga meminta keputusan penyelenggaraan diinformasikan dengan jelas pada masyarakat. "Kemarin saya dengar ada ide hasil Ujian Akhir Sekolah Bersama Nasional (UASBN) bisa dipakai untuk Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) tapi mekanisme dan aturannya bagaimana. Begitupun jika nanti diputuskan dijalankan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN), sosialisasikan juga mekanisme dan aturannya?" ujar Sidharta.
Sidharta berharap pemerintah tegas untuk melindungi kepentingan masyarakat. Di masa datang ia berharap agar masyarakat yang akan menerima dampak dari kebijakan baru bidang pendidikan diikutsertakan untuk memberi masukan. "Untung anak saya tampaknya tidak terlalu memikirkan kekisruhan penyelenggaran seleksi tersebut," katanya. Ia pun berkonsentrasi mempersiapkan diri untuk mengikuti UASBN.
Arifin Waemesse, Menteri Sosial Politik, Badan Eksekutif Mahasiswa, Universitas Pendidikan Indonesia berharap para rektor mengedepankan kepentingan masyarakat. "Mudah-mudahan para rektor bisa mencari persamaan untuk mendapat pemecahan masalah penyelenggaraan seleksi masuk Perguruan tinggi negeri," ujar Arifin.
Ia juga berharap kekisruhan tidak didasari kepentingan masing-masing perguruan tinggi. "Masyarakat berharap setiap kebijakan untuk pendidikan menghasilkan sistem yang berkualitas. Sistem penyeleksian untuk masuk perguruan tinggi pun salah satu bagian dari sistem tersebut," ujar Arifin. (YNT)
