TANDA WARNA orange terarsir rapi dalam peta lahan produksi pengeboran sumur minyak Banyu Urip, Bojonegoro. Lahan itu seluas 10 ha itu, akan dibebaskan untuk tempat fasilitas produksi sumur minyak Banyu Urip yang ditarget dapat memproduksi 20.000 bph.
Selain warna orange, MCL juga membuat tanda warna lain pada tanah-tanah di sejumlah desa di Kec. Ngasem dan Kalitidu. Warna-warna itu menunjukan bahwa lahan-lahan itu akan terkena proyek Blok Cepu.
Meski telah merencanakan untuk membebaskan lahan-lahan itu, MCL tak mulus melakukannya. Lahan-lahan itu banyak yang sudah berpindah tangan kepada spekulan, yang tempat tinggalnya tidak jelas, jauh sebelum proyek Blok Cepu direalisasikan.
Akibatnya negosiasi harga tanah menjadi alot dan berbelit. "Negosiasi tanah dekat Sumur Banyu Urip hanya bisa melalui telepon. Pemilik tanah permintaannya macam-macam, ada yang Rp 100.000 per m2 ada juga Rp 200.000," kata Sekkab Bojonegoro, Bambang Santoso.
Bahkan ada yang meminta sistem sewa dengan mematok harga Rp 4,5 miliar per hektare setahun. Mau tidak mau, tim pembebasan tanah MCL harus bergerak mencari cara lain.
Menurut Bambang Santoso, tim pembebasan tanah masih optimis, karena masih ada tengat waktu merealisasikan target produksi awal akhir 2008. "Kalau memang Maret gagal, masalah jadi lain. Kita sekarang dihadapkan pada para spekulan tanah," ujarnya.
Menurut Manager Land MCL, Dedy Afidick, pihaknya masih terus berusaha mencari lahan yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi awal Blok cepu. "Kita masih banyak alternatif, yang penting dalam satu kesatuan seluas 10 ha," katanya.
Melihat sulitnya membebaskan tanah tersebut, tim pembebasan tanah, Pemkab Bojonegoro dan MCL, akan melapor kepada BP Migas, untuk mencari pemecahan. "Pada prinsipnya mayarakat tidak ingin begitu tanahnya lepas, setelah itu tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya menjadi penonton," kata Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Banyu Urip-Jambaran Kec. Ngasem, Parmani.
Keingginan mayoritas masyarakat pemilik tanah, yang jelas bisa ikut bekerja di sekitar eksplorasi dan eksploitasi sumur migas Blok Cepu.
"Kalau memang pembebasan tanah bisa berjalan lancar, masyarakat akan membentuk Yayasan dengan modal uang tanah yang dibebaskan," katanya. Mereka tidak ingin hanya menjadi bangsa kuli, tetapi bisa mengambil peran dalam proyek itu.
"Kalau masyarakat hanya menerima uang akan habis," jelasnya. Sugiyono (43), warga Desa Brabowan Kec. Ngasem juga tengah merintis membentuk sebuah koperasi. Ia dan keluarga besarnya memiliki sekitar 100 ha tanah yang akan dibebaskan.
Keingginan utamanya kalau memang pembebasan tanah berjalan normal seluruh uang yang terkumpul disepakati akan dimanfaakan mendirikan sebuah hotel, sehingga ketika industri migas Blok Cepu berjalan masyarakat pemilik tanah bisa ikut bekerja, tidak kehilangan pekerjaan.
Karena pembebasan tanah belum berjalan, Sugiyono berusaha mengakses MCL untuk ikut bekerja bersama anggota koperasi. "Baru sekali ikut bekerja menyirami jalan masuk ke sumur minyak Blok Cepu ketika kemarau 2007 lalu," katanya.
Sugiyono mengaku dalam menjalankan koperasi bersama masyarakat pemilik tanah di kawasan Blok Cepu, ia mendapatkan dukungan investor asal Jakarta. Dananya tidak terbatas, kalau memang mendapatkan kesempatan ikut terlibat bekerja di Blok Cepu. Hanya saja keinginan masyarakat bisa bekerja masih sebatas keinginan eksplorasi dan eksploitasi sumur minyak Banyu Urip tersendat.
"Masyarakat di sekitar sini memang ada yang sudah terlibat langsung dalam pelaksanaan konstruksi tetapi masih minim," ujar Parmani menambahkan. Pembangunan konstruksi sumur migas Blok Cepu direncanakan akan menelan biaya sebesar 2 miliar dolar AS (Rp19,2 triliun).
Dengan dana sebesar itu, diperkirakan setiap tahun akan terjadi penambahan kesempatan kerja sebesar 1.060 orang dan peningkatan pendapatan masyarakat sekurang-kurangnya Rp6,1 miliar per tahun.
Seperti dilaporkan MCL investasi yang sudah dikeluarkan di dalam pengelolaan Blok Cepu mencapai Rp4 triliun, dari perkiraan total investasi sebesar Rp35 triliun. "Pengembangan proyek Cepu memberikan dampak positif kepada industri-industri dan masyarakat setempat di daerah Block Cepu melalui peningkatan ekonomi, lapangan kerja dan program pengembangan masyarakat," kata Humas EMOI, Deva Rachman.
Efek berganda yang ditimbulkan proyek ini berkisar sekitar 1,5 sampai 4 kali dari nilai investasi itu sendiri. Berbagai kegiatan di seputaran Blok Cepu dalam beberapa tahun terakhir memang marak, dari jual beli tanah, jasa persewaan, penginapan hingga katering.
Perubahan juag terjadi di kecamatan lainnya yang berdekatan, seperti kecamatan Purwosari dan Dander. Kemana arah perubahan, memang masih belum jelas. Yang jelas sebagaimana dituturkan tokoh masyarakat di Desa Gayam Kec. Ngasem, Mugito, perkembangan masuknya industrialisasi migas di Bojonegoro membawa perubahan kepada pola hidup sebagian masyarakat di Kec. Ngasem dan Kalitidu, terutama tokoh masyarakat juga perangkat desa.
"Sebelum ada Blok Cepu, mereka hanya nonton wayang atau nanggap tayub. Sekarang mereka lebih sering nongkrong di kafe-kafe baik di kota Bojonegoro atau di Surabaya, membicarakan bisnis dengan pemilik uang," katanya.
Namun mereka semstinya juga paham migas sebagai sumber energi strategis harus dipertahankan dengan prinsip "Prosperity of Management" untuk generasi mendatang. (ANT)
