DPR: Jangan Keluarkan Travel Warning

JAKARTA, SENIN-  Berkait dengan peristiwa penembakan atas Presiden Timor Leste Ramos Jose Horta, DPR meminta pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan larangan bepergian (travel warning) ke Timor Leste bagi WNI. DPR hanya meminta kepada pemerintah untuk menambah pengamanan di daerah perbatasan RI dengan Timor Leste.

"Sebagai bangsa Indonesia,  kita tentu sangat menyayangkan  peristiwa terakhir yang terjadi di Tomir Leste. Kendatipun demikian, kita tidak perlu gegabah mengeluarkan travel warning. Persoalan penembakan itu murni persoalan internal Timor Leste. Akan tetapi pihak keamanan perbatasan, sudah seharusnya meningkatkan pengamanan dan kewaspadaan untuk menghindari konflik. Jangan sampai meluas ke Indonesia," ujar anggota Komisi I DPR dari FPDI Perjuangan, Andreas Hugo Pariera di DPR, Senin (11/2) kemarin.

Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta ditembak di bagian perut oleh pemberontak di rumahnya. Horta dilarikan ke rumah sakit. Penembakan ini terjadi ketika dua mobil berisikan pasukan bersenjata melintasi rumah Horta sebelum fajar menyingsing. Mereka mulai menembaki rumah peraih Nobel Perdamaian itu.

Ketua DPR Agung Laksono juga meminta kepada TNI untuk segera mengintensifkan pertahanan di daerah perbatasan Indonesia dengan Timtim karena semakin meruncingnya konflik internal didaerah tersebut pasca tertembaknya Presiden Timtim Jose Ramos Horta.

"Semoga hal ini tidak menimbulkan suasana kekerasan di daerah perbatasan," kata Agung Laksono di tempat yang sama

Agung juga minta agar RI tidak perlu ikut campur tangan terhadap situasi di Timtim, karena sudah ada PBB yang menanganinya.

"Selain itu, perlu adanya dorongan ataupun bantuan dari tiap negara guna menyelesaikan konflik di Timtim secara damai.

Sementara itu, dalam dengar pendapat dengan Komisi I --membidangi masalah pertahanan dan hubungan luar negeri ---DPR, KSAD Jenderal Agustadi Sasongko mengungkapkan, permasalahan paling mengkhawatirkan saat ini tak lain masalah perbatasan dan pulau-pulai kecil. Permasalahan ini, bisa menimbulkan potensi ancaman dari luar negeri.

Sisa-sisa gerakan separatisme pun dianggapnya masih masih menjadi bagian ancaman kedaulatan  RI di tahun 2008. Sementara terkait tertembaknya Presiden Timor Leste, Ramos Horta, pihaknya sudah melakukan peningkatan pengamanan di sekitar daerah perbatasan.

Anggota Komisi I dari FPKS DPR, Almuzammil Yusuf dalam  rapat dengar pendapat dengan KSAD meminta agar TNI khususnya TNI AD untuk secepatnya melakukan antisipasi atas kemungkinan terburuk  terkait pergolakan yang terjadi di Timor Leste.
(persda network/Rachmat Hidayat)