Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Batasi BBM, Pemerintah Hanya Uji Respons

Kompas.com - 07/02/2008, 10:46 WIB

JAKARTA, KAMIS - Rencana pemerintah membatasi pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar pada Mei 2008, menuai respons.

Anggota Tim Ahli Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, Ichsanuddin Noorsy menilai, rencana pemerintah itu hanya tes uji respons masyarakat.

Ichsan memprediksi, pemerintah tidak akan berani mengulangi kesalahannya dalam pengambilan kebijakan terkait BBM seperti Oktober 2005 lalu.

"Dalam banyak hal, setelah kasus 2005 itu, pemerintah justru membuktikan kedunguannya dalam mengambil kebijakan. Mereka nggak akan berani mengulang dua kali, apalagi mendekati pemilu 2009," ujar Ichsan, Kamis (7/2).

Istilah "penghematan" yang digunakan pemerintah sebagai landasan penerapan kebijakan ini, juga dipandangnya sebagai upaya manipulatif. Artinya, kata dia, istilah ini digunakan untuk menutupi kondisi pemerintah yang kalut menghadapi krisis energi.

"Industri energi kita dalam posisi rawan, ditambah dengan pemerintah yang kalut memikirkan cara mengatasinya. Akhirnya, ambil jalan pintas dengan menyerahkannya ke pasar. Saya jamin ini akan memicu naiknya inflasi dan bukan tidak mungkin akan terjadi staglasi," lanjut Ichsan.

Bahkan, mantan anggota Komisi IX DPR ini mengatakan, pembatasan ini akan membuka peluang penyelundupan BBM lebih besar. Karena dibatasi, masyarakat akan tidak memiliki pilihan lain, meskipun harus membeli dengan harga tinggi. Kondisi ini, akan menjadi 'makanan empuk' bagi pihak-pihak pencari keuntungan.

"Selain itu, ketika permintaan pasar tidak dipenuhi, lalu suplai juga terbatas. Maka, yang terjadi adalah hambatan distribusi, dan gejaloak harga pasar tidak bisa dihindari sehingga akan mendorong kenaikan harga-harga," katanya

Mekanisme penggunaan kupon juga dinilai Ichsan tidak efektif, sebab, akan terjadi manipulasi dan pemalsuan. Apalagi, security printing-nya yang belum tentu bisa dijamin. "Uang yang ada hologramnya saja, bisa dipalsukan. Apalagi kupon begitu," kata dia.

Solusi yang ditawarkan Ichsan, pemerintah menyelesaikan akar masalah yang menimbulkan krisis energi. Salah satunya, membatasi pertumbuhan industri otomotif dan memperbaiki produktivitas energi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com