Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Batasi BBM, Pemerintah Hanya Uji Respons

Kompas.com - 07/02/2008, 10:46 WIB

JAKARTA, KAMIS - Rencana pemerintah membatasi pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar pada Mei 2008, menuai respons.

Anggota Tim Ahli Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, Ichsanuddin Noorsy menilai, rencana pemerintah itu hanya tes uji respons masyarakat.

Ichsan memprediksi, pemerintah tidak akan berani mengulangi kesalahannya dalam pengambilan kebijakan terkait BBM seperti Oktober 2005 lalu.

"Dalam banyak hal, setelah kasus 2005 itu, pemerintah justru membuktikan kedunguannya dalam mengambil kebijakan. Mereka nggak akan berani mengulang dua kali, apalagi mendekati pemilu 2009," ujar Ichsan, Kamis (7/2).

Istilah "penghematan" yang digunakan pemerintah sebagai landasan penerapan kebijakan ini, juga dipandangnya sebagai upaya manipulatif. Artinya, kata dia, istilah ini digunakan untuk menutupi kondisi pemerintah yang kalut menghadapi krisis energi.

"Industri energi kita dalam posisi rawan, ditambah dengan pemerintah yang kalut memikirkan cara mengatasinya. Akhirnya, ambil jalan pintas dengan menyerahkannya ke pasar. Saya jamin ini akan memicu naiknya inflasi dan bukan tidak mungkin akan terjadi staglasi," lanjut Ichsan.

Bahkan, mantan anggota Komisi IX DPR ini mengatakan, pembatasan ini akan membuka peluang penyelundupan BBM lebih besar. Karena dibatasi, masyarakat akan tidak memiliki pilihan lain, meskipun harus membeli dengan harga tinggi. Kondisi ini, akan menjadi 'makanan empuk' bagi pihak-pihak pencari keuntungan.

"Selain itu, ketika permintaan pasar tidak dipenuhi, lalu suplai juga terbatas. Maka, yang terjadi adalah hambatan distribusi, dan gejaloak harga pasar tidak bisa dihindari sehingga akan mendorong kenaikan harga-harga," katanya

Mekanisme penggunaan kupon juga dinilai Ichsan tidak efektif, sebab, akan terjadi manipulasi dan pemalsuan. Apalagi, security printing-nya yang belum tentu bisa dijamin. "Uang yang ada hologramnya saja, bisa dipalsukan. Apalagi kupon begitu," kata dia.

Solusi yang ditawarkan Ichsan, pemerintah menyelesaikan akar masalah yang menimbulkan krisis energi. Salah satunya, membatasi pertumbuhan industri otomotif dan memperbaiki produktivitas energi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com