Pilkada Tak Langsung Hasilkan Pemimpin "Juru Bicara"

JAKARTA, SELASA-Pakar dan pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Cornelis Lay menyatakan, usulan pelaksanaan pilkada secara tidak langsung hanya akan menghasilkan kepala daerah lebih lemah.

"Ini pun bisa bermacam-macam hasilnya. Mulai dari sekadar juru bicara daerah yang menjalankan fungsi seremonial saja, di mana keputusan politik berada di parlemen, hingga kepala daerah yang cukup kuat, yakni ada fungsi seremonial plus kewenangan-kewenangan tertentu namun tetap dibatasi dengan posisi parlemen semakin kuat," kata Cornelis Lay di Jakarta, Seniin (28/1).

Meski begitu, Cornelis Lay menyatakan, usulan PBNU tentang penghapusan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung amat menarik untuk diperiksa lebih lanjut, karena beberapa hal berdasarkan kondisi obyektif di lapangan, kini serta ke depan.

"Pertama, densitas pemilihannya  sangat padat sekarang memang punya implikasi yang luas. Mulai dari pembiayaan deokrasi yang semakin mahal, hingga pada potensi polarisasi masyarakat," katanya.

Kedua, lanjut Cornelis Lay, secara prinsip, sesungguhnya demokrasi itu tidak identik dengan Pilkada langsung. "Baik pilihan langsung atau lewat parlemen adalah praktik normal dalam tradisi demokrasi. Namun, perbedaan metode pemilihan tidak berimplikasi pada demokrasi, tetapi pada status politik kepada daerah," ujarnya lagi.

Bagi Cornelis Lay, pemilihan langsung wajarnya menghasilkan kepala daerah yang kuat, dengan kewenangan lebih luas, sementara pemilihan tidak langsung, sebagaimana ditegaskan sebelumnya, cenderung hanya akan menghasilkan kepala daerah lebih lemah.

"Hasilnya sebagaimana saya katakan tadi, bermacam-macam. Mulai dari sekadar juru bicara daerah yang menjalankan fungsi seremonial saja, di mana keputusan politik berada di parlemen, hingga kepala daerah dengan posisi cukup kuat, di mana fungsi seremonial juga diikuti oleh kewenangan tertentu," urainya.

"Tegas saja. Saya tidak setuju dengan ide untuk mengembalikan lagi pilkada melalui pemilihan di tangan DPRD sepenuhnya. Ada lebih baik jika membuka kemungkinan bagi daerah untuk bisa memilih metode mana yang paling sesuai dengan daerah dan perkembangan masyarakatnya," usulnya.(ANT/ROY)