JAKARTA, SENIN-Pemberitaan mengenai kematian hingga pemakaman mantan Presiden Soeharto dinilai tidak proporsional. Tayangan yang disajikan media massa penuh dengan puja-puji dan mengabaikan keadilan bagi para korban yang pernah menjadi obyek kekuasaan mantan penguasa orde baru itu.
"Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) menilai sikap dan proses politik yang mengiringi kematian Soeharto yang ditunjukkan oleh media dan pemerintah begitu berlebihan. Pasalnya, kita tahu, pada kematiannya di usia 86 tahun tersebut, Soeharto meninggal tanpa pernah diadili atas perbuatan-perbuatannya," ujar Ketua YLBHI, Patra M Zen, dalam siaran pers yang diterima kompas.com, Senin (28/1).
YLBHI mengingatkan, hendaknya wafatnya Soeharto tidak menghilangkan catatan kelam sejarah seputar peristiwa G30S/PKI yang hingga kini masih menyisakan misteri. Demikian pula sejarah hitam kasus penembakan misterius tahun 1980an, kasus Tanjung Priok.
"Selain itu, dugaan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilakukan keluarga serta kroni-kroninya, juga telah merusak mental bangsa Indonesia, selain memporak-porandakan bangunan ekonomi dan sosial bangsa Indonesia," tambah Patra.
Oleh karena itu, lanjut dia, peringatan tujuh hari berkabung atas kematian Soeharto terlalu berlebihan. "Memang, sebagai sesama anak manusia dan anak bangsa, tentu kita patut turut berduka cita kepada siapa pun yang meninggal dunia, tidak terkecuali Soeharto. Bahkan, boleh juga kita mendoakannya. Tapi, hendaknya semua itu kita lakukan sesuai prinsip proporsionalitas dan alas hukum yang rasional," tandasnya.
