JAKARTA, RABU-Uji coba penerapan sistem layanan elektronis terpadu secara online untuk mengurus prosedur perizinan ekspor-impor atau National Single Windows (NSW) belum berjalan optimal. Kurun waktu mengurus dokumen impor yang berhasil ditekan dari lima menjadi satu hari belum dibarengi pengadaan infrastruktur yang memadai.
Hal itu dikemukakan Ketua Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) Gunadi Sindhuwinata di sela-sela Seminar Internasional NSW dan Forum Transportasi dan Logistik di Jakarta, Rabu (23/1).
Gunadi menjelaskan, NSW bertujuan memecahkan masalah ketidaklancaran arus barang dan ekonomi biaya tinggi. Jika perubahan dilakukan di dalam sistem penanganan pengangkutan barang akan membuat nilai produk menjadi kompetitif.
”Yang diuji coba sekarang adalah prosedur impor terhadap 10 perusahaan, sedangkan yang masuk jalur prioritas sebanyak 100 perusahaan. Kalau selama ini penyelesaian dokumen impor membutuhkan 5-7 hari, maka dengan sistem NSW hanya membutuhkan waktu satu hari.
Banyak perusahaan yang berupaya masuk dalam jalur prioritas ini, dengan harapan barang yang diimpor itu tidak perlu lagi dibongkar untuk diperiksa petugas kepabeanan. Tentunya, mereka harus memenuhi persyaratan, antara lain, track record perusahaan itu baik, dokumen yang dilaporkan dipastikan sesuai baik jenis barang maupun jumlahnya, dan juga kesesuaian nilai pembayaran pajaknya.
Artinya, kedudukan perusahaan itu tidak perlu lagi diragukan. Hal itulah yang membuat mereka mendapat penanganan khusus baik berupa sistem administrasi maupun implementasi di lapangan. Dengan demikian, barang itu masuk ke dalam negeri dengan menggunakan jalur khusus.
Gunadi menilai, infrastruktur fisik juga harus mendukung sistem importasi. Penyebabnya, kemacetan akibat kerusakan ruas jalan di sepanjang jalan menuju pelabuhan. Selain itu, kelancaran arus barang di pelabuhan tidak terjadi sehingga truk-truk menumpuk menunggu giliran.
Ekonomi biaya tinggi pun akhirnya tidak terelakkan lagi, karena barang yang sudah diturunkan dari kapal dan tidak diambil importirnya, barang itu harus dipindahkan ke gudang penampungan. Pemindahan itu tentu membutuhkan biaya lagi.
Ketua Tim Kerja Persiapan NSW Eddy Putra Irawady mengatakan, pihaknya lebih berkonsentrasi untuk prosedur jalur prioritas. Dari 102 perusahaan yang masuk jalur prioritas, setidaknya sudah ada dua perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan administratif.
Namun demikian, keterlambatan pengurusan administratif itu tidak berarti membuat perusahaan itu tidak bisa lagi melakukan ekspor-impor. Status perusahan itu hanya tidak mendapatkan jalur prioritas lagi. (OSA)
