Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemiskinan Indonesia di Mata Wiranto-Akbar

Kompas.com - 22/01/2008, 13:44 WIB

Laporwan Wartawan Persda Network, Ade mayasanto/Rachmat Hidayat

JAKARTA, SELASA - Mantan Panglima TNI Jenderal purn Wiranto dan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung duduk bersama, berdialog tentang kondisi kemiskinan Indonesia yang diklaim pemerintah menunjukkan angka perbaikan.

Bersama Bambang Widianto (Bappenas), Saiful Bahari (Partai Perserikatan Rakyat) dan Angelina Sondakh (Partai Demokrat), serta Gerakan Antipemiskinan Rakyat Indonesia mengukur sejauh mana keberhasilan SBY-JK menanggulangi kemiskinan.

Diskusi bertema Kaum Miskin Indonesia Menggugat dimoderatori pengamat politik Sukardi Rinakit. Bertempat di gedung
Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Selasa (22/1), acara pun berlangsung dengan nuansa uneg-uneg kepada SBY-JK.

"Pemerintah SBY-JK masih cenderung mengabaikan suara kaum miskin dalam penentuan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kaum
miskin tidak dilibatkan dalam proses kebijakan dan pengangguran," ujar Sekjen GAPRI Darmawan Triwibowo.

Pemerintah SBY-JK, menurut Darmawan terus menerus mengklaim program dan anggaran penanggulangan kemiskinan terus naik. Dari
tahun 2005 yang hanya sekitar Rp 40,6 triliun, dan kini pada 2008 menjadi Rp 99,1 triliun. "Semua itu tidak tercermin dalam pencapaian target-target pengurangan kemiskinan," katanya.

Lain hal dengan mantan pengurus teras Parti Golkar yang juga memimpin ormas Barindo, Akbar Tandjung. "Pemerintah harus
memperhatikan dampak kebijakan, dan memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha. Kita harus melakukan pendekatan pembangunan ekonomi secara tepat," terangnya.

Akbar menilai, keberhasilan pemerintah mengelola kemiskinan bukan lantaran kebijakan yang berasal dari pemerintah semata. Laju pertumbuhan di Indonesia meningkat karena kebutuhan akan produk Indonesia seperti CPO meningkat tajam.

"Kita lihat saja penyerapan tenaga kerja masih kecil," tandasnya.

Angelina Sondakh yang mengikuti diskusi rupa-rupanya panas juga pemerintahan SBY-JK yang disokongnya terus disudutkan dalam penanganan angka kemiskinan. "Kita harus fair. Angka kemiskinan bagaimana pun menurun," tegas Angelina Sondakh.

Menurut politisi asal partai Demokrat ini, masyarakat miskin mesti melek mata kembali. Pasalnya, menjelang Pilpres dan Pemilu 2009 kemiskinan kerap diperjualbelikan sebagai komoditas politik. "Hati-hati, kemiskinan kerap digunakan untuk komoditi politik. Ini kan jelang 2009," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com